• News

  • Hukum

Yusril: MK Tidak Berwenang Putuskan Sengketa di Luar Hasil Penghitungan Suara

 Ketua tim hukum Jokwoi-Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra saat membacakan eksepsi atau keberatan di MK.
Netralnews/Adiel Manafe
Ketua tim hukum Jokwoi-Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra saat membacakan eksepsi atau keberatan di MK.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim kuasa hukum capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) sebagai pihak terkait dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa di luar hasil penghitungan suara. 

Hal itu disampaikan Ketua tim hukum Jokwoi-Ma'ruf Yusril Ihza Mahendra saat membacakan eksepsi atau keberatan atas permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang diajukan pihak paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK, Selasa (18/6/2019). 

Menurut Yusril, berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya, disebut Yusril, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5226) (UU Mahkamah Konstitusi) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional, namun Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu pada pokoknya mengatur bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

"Adanya kata 'hanya' dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara," kata Yusril.

Hal ini, disebut Yusril, sejalan dengan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lebih jauh, Yusril membeberkan, Mahkamah juga mengatur dalam Pasal 8 ayat (1) poin b. angka 4 dan 5 PMK 4/2018 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sedangkan di dalam petitum dimuat adanya permohonan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?