• News

  • Hukum

Seleksi Capim KPK, Sembilan Perwira Tinggi Polri Mengajukan Diri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.
Tribratanews
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan sembilan perwira tinggi (pati) Polri mengajukan diri untuk ikut seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari SDM sudah menerima pendaftaran 9 orang perwira tinggi Polri yang berencana akan mengikuti seleksi terbuka calon komisioner KPK," kata Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2019).

Ia menjelaskan, Polri akan melakukan asesmen untuk memutuskan layak atau tidak kesembilan pati tersebut. "Secara internal itu nanti ada asesmennya," ujar Dedi.

Sayangnya, ia enggan menyebutkan nama-nama pati yang mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi.

"Nanti akan disampaikan, dari pansel KPK kan sebelum ikuti tes, ada uji publik. Nanti masyarakat langsung bisa menilai. Bisa langsung lihat rekam jejaknya. Sebelum ikuti tahapan tes sampai nanti ditentukan sampai tingkat DPR," imbuhnya.

Selanjutnya, Dedi menerangkan, proses asesmen meliputi kelengkapan persyaratan administrasi, kompetensi dan pengalaman selama bertugas di Polri. Jika internal Polri menilai layak pati terkait layak untuk mengikuti seleksi, maka ada satu tahap lagi yang akan ditempuh yaitu verifikasi.

"Akan diverifikasi tingkat atas. Ada Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri). Wanjakti memutuskan misalnya kalau sekarang 9, besok bisa tambah lagi, betul-betul yang memenuhi persyaratan sesuai yang disampaikan pansel secara terbuka. Misalnya tinggal lima orang, lima orang itu yang diberikan surat tahapan rekomendasi untuk mengikuti tahapan seleksi yang sudah dijadwalkan pansel KPK," terang Dedi.

Dedi juga menyebutkan, tentunya Wanjakti akan memperhitungkan pengalaman para pati di bidang penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

"Penegakkan hukum, tapi kalau memiliki kompetensi di bidang atau pernah menangani kasus-kasus korupsi itu jauh lebih bagus. Ada nilai plus lah. Kalau misalnya diuji, dia akan memiliki nilai tersendiri dibanding peserta lain," pungkasnya.

Reporter : Sesmawati
Editor : Irawan.H.P