• News

  • Hukum

Sidang Sengketa Pilpres, Tim 01 Tolak Semua Dalil Permohonan 02 di MK

I Wayan Sudirta, anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf.
kaskus
I Wayan Sudirta, anggota Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf.

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, tim hukum capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menolak semua dalil yang disampaikan oleh pihak paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku pemohon.

"Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini," kata anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres di MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut Wayan, pihaknya menolak semua permohonan tersebut, karena dalil-dalil yang disampaikan pemohon bersifat asumtif dan tidak disertai bukti-bukti yang sah, serta tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilu.

"Karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka," ujarnya.

Permohonan dari Pemohon, lanjut Wayan, hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari 9 poin dalil permohonan yang diajukan Pemohon ke MK.

Kesembilan dalil pemohon yang dimaksud yakni ketidaknetralan aparatur negara, diskriminasi perlakukan penegakan hukum, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah, penyalahgunaan anggaran BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, DPT tidak masuk akal, kekacauan situng KPU dalam kaitannya dengan DPT dan dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah.

"Pemohon semestinya tidak saja mengonstruksi berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, tetapi Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik locus maupun tempus-nya, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi," jelas Wayan.

   

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P