• News

  • Hukum

Soal Mahkamah Kalkulator, Tim 01 Sebut Pihak 02 Merusak Martabat MK

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf untuk sidang PHPU.
Instagram Mahkamah Konstitusi
Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf untuk sidang PHPU.

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim hukum capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menanggapi pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), yakni pihak capres- cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi 'Mahkamah Kalkulator' dalam memutuskan sengketa Pilpres.

"Perlu kami ingatkan, Pemohon secara tersurat telah melabelkan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini dengan 'Mahkamah Kalkulator' sebagaimana tertulis pada halaman 1 Permohonan Pemohon," kata anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, Luhut Pangaribuan, saat membacakan tanggapan pihaknya atas gugatan pemohon dalam sidang PHPU di MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Menurut Luhut, pelabelan Mahkamah Kalkulator oleh tim hukum Prabowo-Sandi merupakan tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court.

"Hal ini dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindakan contempt of court karena disampaikan secara resmi dalam persidangan melalui Permohonan tertulis, bukan sekadar opini di luar persidangan. Tindakan tidak etis dan merusak martabat Mahkamah ini tidak dapat ditoleransi untuk menjaga martabat dan kewibawaan Mahkamah yang berperan sebagai penjaga Konstitusi," tegasnya.

Ditambahkan Luhut, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan agar MK menjaga konstitusionalitas Pemilu, akan tetapi telah secara terang-terangan menyebut Mahkamah sebagai 'Mahkamah Kalkulator' di bagian awal Permohonan.

"Pernyataan ini telah meruntuhkan kredibilitas Pemohon dalam membangun seluruh argumennya di hadapan Mahkamah. Karenanya, patut bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon karena telah merusak martabat Mahkamah, menyerang integritas Mahkamah, dan menghancurkan kepercayaan terhadap hukum serta merupakan contempt of court," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P