• News

  • Hukum

Tuduhan Kecurangan Hanya Sebatas Asumsi, Yusril: MK Bakal Tolak Gugatan 02

Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra.
Istimewa
Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tuduhan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diajukan tim hukum Paslon 02, Prabowo-Sandi dinilai hanya sebatas asumsi. Untuk itu kubu Jokowi-Ma'ruf optimis Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menolak gugatan sengketa Pilpres 2019 dari kubu Prabowo-Sandi.

Demikian ditegaskan Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan, terkait tuduhan tersebut, tim hukum Prabowo-Sandi tidak dapat membuktikan secara kuantatif.

"Saya optimis, kalau engga mereka tidak bisa membuktikan secara kuantatif terjadi apa yang mereka dalilkan sebagai pelanggaran TSM. Selain TSM itu bukan kewenangan MK, tetapi ada mahkamah yang memeriksa itu. Saya menilai bahwa mereka tidak bisa membuktikan hanya batas asumsi saja," kata Yusril di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Dirinya menegaskan bahwa dugaan pelanggaran TSM bukan wewenang MK untuk menangani karena menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun, jika kubu 02 ingin menjabarkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 mereka tidak mempermasalahkan

"Tapi juga harus dibuktikan sejauh mana pengaruhnya terhadap perolehan suara, kalau hanya bersifat asumsi ya pasti akan ditolak," ujarnya.

Menurutnya, tidak tepat jika pemohon mempermasalahkan Jokowi yang menaikkan gaji, menaikkan tunjangan, dan tunjangan hari raya (THR) karena semua kebijakan itu sudah disepakati bersama presiden dengan DPR dan tiap tahun itu harus dilakukan.

"Kalau memang itu dianggap satu pelanggaran, apakah ada pengaruhnya terhadap suara, misalnya orang yang dinaikan gajinya itu mendukung Jokowi? Kan enggak juga, jumlah pegawai negeri kita 4,1 juta diseluruh Tanah Air, dan 4,1 juta itu apa betul milih pak Jokowi? Kan gak bisa dibuktikan, untuk membuktikan kan dipanggil satu-satu, kalau nanya milih siapa kan melanggar UU, itu sifatnya rahasia," tutur Yusril.

Kemudian lanjut Yusril, jika 4,1 juta PNS yang dinaikkan gajinya semua memilih Jokowi juga tidak akan mengubah peta kemenangan Jokowi. Karena selisih angka Jokowi dengan Prabowo mencapai 17 juta suara. Untuk menang Prabowo butuh 8,6 juta suara lagi sehingga angka 4,1 juta tidak merubah hasil Pilpres 2019.

"Iya, asumsi yang gak bisa dibuktikan, dipengadilan ini kan Kita gak bisa berteori, seperti Pak Denny Indrayana banyak menggunakan indikasi, patut diduga, ada 41 Kaliau itu, pengadilan bicara bukti," tegas Yusril.

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian

Apa Reaksi Anda?