• News

  • Hukum

Bambang Widjojanto: Putusan MK Harus Menegakkan Kebenaran dan Keadilan Secara Utuh

Bambang Widjojanto (BW), pengacara paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno
Bambang Widjojanto (BW), pengacara paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengharapkan Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas kemuliaannya melalui putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis (27/6/2019) nanti dengan putusan yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan (the truth and justice).

"MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Jika tidak, maka keputusan MK akan kehilangan legitimasi, karena tidak ada 'public trust' di dalamnya. Akibatnya lebih jauh, bukan hanya tidak ada 'public trust', namun juga tidak akan ada 'public endorsement' pada pemerintahan yang akan berjalan," kata Ketua Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto seperti dilansir Antara, di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Ia mengatakan, satu saja unsur yang menjadi landasan atau rujukan keputusan MK mengandung unsur kebohongan dan kesalahan, maka keputusan MK menjadi invalid.

Misalnya, dengan mempertimbangkan kesaksian ahli Prof Eddy Hiariej yang memberikan labelling buruk sebagai penjahat kemanusiaan kepada Le Duc Tho padahal Le Duc Tho (lahir di Nam Din Province pada 10 Oktober 1911) adalah Nobel Prize for Peace pada tahun 1973, meski ia akhirnya menolaknya.

Bambang menambahkan, kesaksian dari saksi ahli 01, Prof Jazwar Koto dalam persidangan tentang adanya angka penggelembungan 22 juta yang dia jelaskan secara saintifik berdasarkan "digital forensic", sama sekali tidak dideligitimasi oleh KPU maupun Paslon 01.

Editor : Irawan.H.P