• News

  • Hukum

Konsultan Hukum: Tafsir UU Tipikor Terlalu Luas, Direksi BUMN Jadi Gampang Terjerat Kasus

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tafsir Undang-Undang  Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang terlalu luas oleh penegak hukum menjadi ganjalan bagi pimpinan Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Para pimpinan BUMN tersebut  berpotensi terjerat kasus karena penegak hukum terlalu luas menafsirkan pasal-pasal dalam UU Tipikor tersebut, misalnya dalam hal kerugian yang dialami BUMN tersebut.

“Karena tafsir dari UU Tipikor memang merupakan wilayah tafsir dari para aparat penegak hukum,” ujar konsultan hukum Ary Zulfikar

Pengacara yang sering menangani kasus hukum yang melibatkan pimpinan BUMN dengan UU Tipikor menyatakan, aparat penegak hukum selalu mengkaitkan kekayaan negara termasuk aset atau kekayaan yang dimiliki, baik di BUMN maupun di anak perusahaan BUMN.

Sehingga, jika ada kerugian di level BUMN maupun di level anak perusahaan BUMN, dianggap sebagai kerugian negara.

Padahal, kata Ary, analogi aset BUMN adalah aset negara tidak relevan. Negara hanya memiliki saham pada BUMN yang dicatat sebagai kekayaan negara.

 “Jika Direksi BUMN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, dan menjalankan good corporate governance sesuai dengan fiduciary duty sebagai direksi, maka yang bersangkutan tidak bisa dikriminalkan,” jelas Ary dalam keterangannya, Senin (29/7/2019).

Sejak UU Tipikor diterapkan, banyak jajaran direksi BUMN yang terjerat kasus hukum. Padahal, tidak semua kerugian yang terjadi di BUMN  itu murni akibat kesalahan yang dilakukan direksi tersebut.

Direksi BUMN dinyatakan kerap berada dalam posisi dilematis. Satu sisi  dituntut mencari keuntungan, tetapi saat keputusan bisnis yang diambil salah malah disebut merugikan negara dan diancam dengan UU Tipikor.

Seperti diketahui, pejabat direksi  BUMN yang saat ini tengah mengalami masalah hukum yang berkaitan dengan UU Tipikor antara lain adalah Sofyan Basir yang dijerat UU Tipikor saat menjabat Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

 “Kriminalisasi terhadap business judgement rule tidak dapat dibenarkan, kecuali yang bersangkutan  memang melakukan tindak pidana seperti menggelapkan dana perusahaan, melakukan penipuan dan lain sebagainya,” katanya.

Ia menambahkan,  penegak hukum harus dapat memilah di mana unsur perbuatan pidana dan kerugian negara itu terjadi dikaitkan dengan adanya keuntungan pribadi bagi Direksi yang bersangkutan.

Menurutnya, pengambilan keputusan bisnis yang sudah didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance, tanpa ada keuntungan pribadi seharusnya tidak dapat dikriminalkan. Karena hal tersebut hanya menyangkut kemampuan atau ketidakmampuan dari Direksi yang bersangkutan. 

Oleh sebab itu, lanjut Ary, diperlukan kehati-hatian dalam penafsiran berbagai pasal dalam perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan perseroan.

Editor : Irawan.H.P