• News

  • Hukum

Usai Diperiksa Kejagung, Alex Noerdin Mengaku Belum Siap Jadi Tersangka

Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin usai diperiksa.
Netralnews/Sesmawati
Mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin usai diperiksa.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdinmengaku belum siap jadi tersangka usai diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) selama enam jam.

Alex diperiksa dari pukul 09.10 WIB-15.20 WIB untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013.

Setelah diperiksa, Alex enggan menjelaskan materi penyidikan apa saja yang ditanyakan tim penyidik. 

"Jangan ngomong seperti itulah, saya tidak mau jawab yang kayak gitu-gitu," tuturnya, pada saat ditanya kesiapannya jika dijadikan tersangka di Kejaksaan Agung, Rabu (14/8/2019).

Dia menjelaskan alasan pekan lalu dirinya tidak memenuhi panggilan tim penyidik, lantaran ada kegiatan di luar kota yang tidak bisa ditinggalkan, karena itu dia meminta kepada tim penyidik untuk menjadwalkan pemeriksaan ulang hari ini.

"Minggu lalu saya tidak hadir karena saya sedang di luar kota," katanya.

Panggilan pemeriksaan ini merupakan panggilan yang kedua, karena pada panggilan pekan lalu 6 Agustus 2019, Alex Noerdinmangkir dan minta dijadwalkan pemeriksaan ulang pada hari ini.

Seperti diketahui, tim penyidik juga sudah 2 kali menggelar (ekspose) kasus tersebut. Gelar perkara pertama dilakukan pada Rabu 9 September 2018. Kemudian tim penyidik menemukan bukti tindak pidana korupsi baru terkait Alex Noerdin.

Bukti dimaksud mulai dari pembelian sejumlah sepeda motor dengan nilai mencapai Rp26 miliar dan penggelontoran dana yang dilakukan Alex Noerdinsetiap kali melakukan kunjungan ke daerah dengan nilai mencapai miliaran.

Kemudian, ekspose perkara dana hibah dan bansos yang kedua dilakukan pada Rabu 10 Oktober 2018. Gelar perkara yang kedua ini dilakukan tim penyidik agar dapat menentukan sikap terhadap status hukum Alex Noerdin.

Dalam kasus itu, Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatra Selatan, Laonma PL Tobing dan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Selatan Ikhwanuddin.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.

JAMPidsus menemukan adanya penyimpangan dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Awalnya APBD menetapkan untuk hibah dan bansos Rp1,4 triliun, namun berubah menjadi Rp2,1 triliun.

Lalu, pada perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban juga terdapat dugaan pemotongan dan ketidaksesuaian anggaran.

Reporter : Sesmawati
Editor : Nazaruli