• News

  • Hukum

Polisikan Pendeta, Habib Novel: Fitnah Proses Haji dan Air Zam-zam

Wakil Ketua TPUA Habib Novel Chaidir Bamukmin
dok.Istimewa
Wakil Ketua TPUA Habib Novel Chaidir Bamukmin

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) akan melaporkan seorang pendeta bernama Markus ke Bareskrim Mabes Polri pada Selasa (20/8/2019) sekitar Pukul 13.00 WIB siang ini.

Wakil Ketua TPUA Habib Novel Bamukmin mengatakan, pihaknya bakal melaporkan pendeta Markus karena diduga menghina dan menfitnah proses haji dan air zam-zam.

"Telah melecehkan prosesi haji juga menghina dan memfitnah air zam-zam adalah air laut yang disuling," kata Habib Novel kepada Netralnews.com, Selasa (20/8/2019).

TPUA menilai, Pdt Markus diduga melakukan ujaran kebencian/SARA pencemaran nama baik, penistaan agama dan penyebaran berita bohong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 156 KUHP, Pasal 14 & 15 UU No. 1 Tahun 1956.

Novel menambahkan, pelaporan ini juga terkait dengan dipolisikannya Ustaz Abdul Somad (UAS) yang dipolisikan sejumlah pihak lantaran diduga menghina simbol agama yakni salib.

Menurutnya, UAS menyampaikan hal tersebut saat sesi tanya jawab dalam kajian khusus jamaahnya dan untuk  kalangan sendiri. Ia menambahkan, kejadian itu juga sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lalu.

"Kalau sudah pengajaran dalam kalangan sendiri mereka laporkan, maka kami juga akan melaporkan pengajaran para pendeta yang telah memasuki ranah ketauhidan kami, karena video mereka viral juga," jelas Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Sebelumnya, ceramah Ustaz Abdul Somad soal salib dan patung yang videonya viral di media sosial menjadi polemik. Karena ceramahnya itu, ia dipolisikan sejumlah pihak lantaran diduga menghina simbol agama Kristen dan Katolik.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melaporkan UAS ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (19/8/2019) kemarin. Laporan terhadap UAS terdaftar dengan nomor : LP/B/0725/VIII/2019/BARESKRIM. UAS dilaporkan telah melanggar Pasal 156 KUHP tentang penistaan agama.

Di waktu yang bersamaan, dosen salah satu universitas swasta di Jakarta, Manotar Tampubolon, juga melaporkan UAS terkait hal yang sama. Laporannya diterima oleh Bareskrim dan teregistrasi dengan nomor LP/B/0724/VIII/2019/BARESKRIM.

Berbeda dengan GMKI, Manotar melaporkan UAS dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2.

UAS juga dipolisikan oleh Presidium Rakyat Menggugat (PRM) ke Bareskrim Mabes Polri pada Senin (19/8/2019). Adapun laporan tersebut tertera dalam nomor LP/B/0727/VIII/2019/BARESKRIM.

Lalu ada juga laporan dari perkumpulan masyarakat Batak, Horas Bangso Batak (HBB) di Polda Metro Jaya. Dengan nomor laporan polisi LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Agustus 2019.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya