• News

  • Hukum

Soal Revisi UU KPK, Begini Tanggapan Ray Rangkuti

Pengamat politik Ray Rangkuti.
Istimewa
Pengamat politik Ray Rangkuti.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menanggapi polemik usulan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurutnya, sudah seharusnya presiden Joko Widodo hati-hati dalam menanggapi hasil paripurna DPR tentang revisi UU KPK dengan tidak mengeluarkan surat presiden (surpres). 

"Perintah beliau kepada menkumham agar terlebih dahulu mempelajari draf revisi UU KPK sebelum mengeluarkan surpres merupakan langkah tepat. Sekalipun begitu, rasanya presiden dapat dengan segera mengambil posisi untuk menolak rencana revisi ini," ujar Ray dalam keterangan tertulisnya kepada Netralnews di Jakarta, Selasa (10/9/2019).  

Ray menilai, usulan revisi UU KPK tidak berbeda jauh dari draf revisi tahun 2017. "Jadi jika presiden keberatan pada draf revisi tahun 2017, maka alasan yang sama sejatinya masih bisa dipergunakan untuk menyatakan keberatan atas revisi UU KPK yang sekarang," jelasnya. 

Pengamat politik ini juga menegaskan, ada ribuan akademisi yang telah menyatakan menolak usulan revisi ini. "Mereka adalah akademisi yang datang dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi, seruan mereka jelas punya dasar argumentasi yang kuat. Dengan sendirinya tidak bisa diabaikan," tuturnya.

Lanjut Ray, "Selain para akademisi ini, ratusan aktivis Anti korupsi dan tokoh-tokoh nasional juga sudah menyatakan penolakan yang sama. Jadi pikiran-pikiran mereka ya menolak revisi dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk tidak mengirimkan surpres."

Ray memaparkan, hampir 20 isu dalam revisi ini dilakukan. Berarti juga menyangkut puluhan pasal. 

"Jelas ini bukan lagi revisi tapi sudah pada level merombak UU KPK. Dan memang subtansi revisi UU KPK ini sampai pada perombakan keseluruhan bangunan dan desain KPK sebagai lembaga yang diharapkan untuk memberantas korupsi," ujarnya. 

Ray menyebut dua isu untuk memperlihatkan bahwa hal ini bukan sekedar revisi tapi merombak. Yakni soal keberadaan dewan pengawas dan kewenangan mengeluarkan SP3. 

"Dua pasal ini jelas tidak dimaksudkan untuk menguatkan KPK, sebaliknya mempersempit ruang dan membatasi metode kerja KPK. Tentu saja, yang namanya menyempitkan atau membatasi bukanlah menguatkan tapi mengecilkan atau melemahkan," ucapnya. 

Ray sendiri mengaku kurang paham desain dewan pangawas KPK ala DPR. Di satu segi, mereka mengakui KPK sebagai eksekutif yang sekaligus bisa diangket. Tentu saja, jika suatu lembaga eksekutif yang bisa diangket, maka pengawasnya hanya setingkat parlemen. 

"Aneh kalau masih dibuat lembaga pengawas di luar pengawasan DPR. Selain itu, lembaga pengawasnya punya kewenangan memberi atau menolak satu aktivitas pengurus harian. Lantas, jika dewan pengawas keliru dalam memberi/menolak penyadapan misalnya, kepada siapa mereka diadukan," ujarnya lagi. 

Ray menjelaskan, suatu organisasi yang didesain dengan kepemimpinan kolektif, maka pada dasarnya ia tidak lagi membutuhkan pengawasan di luar dirinya. Berbeda dengan suatu organisasi dengan kepemimpinan tunggal dan bersifat struktural. 

"Sementara kepemimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial. Maka sesama komisionernyalah yang saling mengawasi. Memberi kewenangan tambahan SP3 bagi KPK justru merupakan awal kemunduran KPK. Ia juga berpotensi menjadikan KPK lembaga anti kemanusiaan. Satu hal yang justru bertolak belakang dari keinginan DPR guna memberi hak SP3," jelasnya.

Kata Ray, Mengapa anti kemanusiaan? Sebab, tidak tertutup kemungkinan KPK akan mengobral status terdakwa, lalu karena satu dan lain hal kemudian menerbitkan SP3. Dalam bahasa lain, penanganan kasus di KPK punya potensi diperjualbelikan. 

"Saat yang sama, mereka akan sulit dijerat hukum atau pelanggaran etik sebab bisa terhindar dari perkara karena telah mengeluarkan SP3. Tidak memberi SP3 kepada KPK justru untuk melindungi pejabat negara agar tidak mudah ditersangkakan oleh KPK," terangnya. 

Sebab, begitu KPK menyatakan seseorang sebagai tersangka, tidak ada jalan surut bagi KPK. Dengan begitu, KPK harus dalam posisi super hat-hati dalam memberikan status tersangka seseorang. Lagi pula paska putusan hakim Sarpin dalam perkara praperadilan Budi Gunawan, maka mereka yang ditersangkakan KPK masih punya kesempatan untuk mempraperadilankan status mereka. Di meja persidangan inilah status tersangka seseorang dan putusan KPK atas status tersangka seseorang akan diuji. 

Dengan semua pertimbangan di atas, Ray berharap pesiden sudah dapat memposisikan diri dengan menolak mengeluarkan surat presiden dalam membahas revisi UU KPK

Reporter : Sesmawati
Editor : Widita Fembrian