• News

  • Hukum

DPR Ditantang Adu Wacana soal Rencana Pembentukan Dewan Pengawas KPK

Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar.
Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menanggapi inisiatif DPR merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Zainal mengkritisi sejumlah poin krusial dalam rancangan draf revisi UU KPK, salah satunya soal pembentukan Dewan Pengawas KPK dan menghilangkan Penasihat KPK. Menurutnya, pembentukan Dewan Pengawas akan menghalangi kinerja KPK.

"Mari kita bertarung wacana. Soal dewan pengawas, dewan pengawas itu menghalangi atau tidak? Katanya (DPR) tidak, oke. Kalau saya bilang menghalangi," kata Zainal di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk 'KPK Diperkuat Atau Diperlemah' pada Selasa (10/9/2019) malam.

"Coba bayangkan logika soal dewan pengawas, mana lembaga negara independen di dunia ini yang dibikinkan dewan pengawas? tunjukkan. Saya ngambil disertasi soal lembaga negara independen, tunjukkan dimana (lembaga independen ada Dewan Pengawas)?" sambungnya.

Zainal kemudian menjelaskan soal logika pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi kinerja KPK karena lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan yang luar biasa. Dalam hal ini ia mempertanyakan siapa yang nantinya bakal mengawasi Dewan Pengawas KPK.

"Kalau logikanya Dewan Pengawas itu karena KPK luar biasa kewenangannya makanya butuh pengawasan, kita pakai logika, logika mengatakan tidak akan bisa memberi kalau tidak memiliki, tidak akan bisa ngawasi kalau dia juga tidak luar biasa. Kalau kita sematkan KPK ini luar biasa lalu ada pengawasnya namanya Dewan Pengawas siapa yang ngawasin ini," jelasnya.

"Lembaga negara independen di dunia manapun itu tidak membangun konsep Dewan Pengawas, yang dibangun adalah sistem pengawasan. Sistem internalnya dibangun.... Kalau KPK luar biasa, ada dewan pengawas, lalu ada yang awasin, siapa lagi yang awasin pengawasnya pengawas dewan KPK? Mari kita berdebat, tunjukkan dimana?" tandas Zainal.

Lebih jauh, Zainal mengungkapkan bahwa membuat sebuah aturan dibutuhkan teori sehingga dalam prakteknya tidak terjadi penyimpangan. Namun, kata Zainal DPR tidak menggunakan teori dalam rencana revisi UU KPK.

"Kan ada teori, apa gunanya teori, teori itu berguna supaya praktik tidak terlalu jauh menyimpang, kalau kita bikin penyimpangan-penyimpangan ya silakan, kalau maunya DPR sering begitu kan, yang penting maunya kita (DPR). Nggak bisa begitu, mari kita bicara, ada logikanya, ada prakteknya, ada teorinya, mana (lembaga independen yang memiliki Dewan Pengawas)? Tunjukkan," pungkasnya.

Diketahui, berdasarkan draf revisi UU KPK Pasal 37 B Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin penyadapan, dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.

Kemudian, Dewan Pengawas juga bertugas melaksanakan sidang untuk memeriksa dugaan pelangggaran etik, melakukan evaluasi kerja pimpinan, hingga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik dari pegawai dan pimpinan KPK.

Pada Pasal 37E Dewan Pengawas dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti halnya pengangkatan Pimpinan KPK, Dewan Pengawas dipilih melalui panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P