• News

  • Hukum

Ini Tiga Poin Krusial Revisi UU KPK

Gedung KPK
NNC/Anhar Rizki Affandi
Gedung KPK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Dr Syamsuddin Radjab angkat bicara soal revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsoi (KPK).

"Ada tiga poin revisi UU KPK, yaitu Penyadapan, dimana aturan yang menyebutkan harus izin tertulis Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak tepat karena Dewas bukan atasan penyidik, bukan bagian institusi pro justisia, kedudukan non struktural dan disfungsi Dewas dari sisi filosofi eksistensinya," kata Syamsuddin, Sabtu (14/9/2019).

Dikatakan Syamsuddin, penyadapan merupakan tindakan penyidik untuk menemukan pelaku dalam suatu tindak pidana yang dibenarkan secara hukum. Dalam soal izin penyadapan seharusnya hanya pada atasan penyidik KPK yakni pPmpinan KPK.

Kedua, Dewas fungsi utamanya adalah pengawasan kinerja, bukan pada kerja-kerja KPK, manajemen, keuangan dan perilaku pimpinan dan kode etik dimana dalam revisi juga semua pegawai KPK.

Dari enam fungsi itu, ditemukan beberapa persoalan yaitu sifat kemandirian harus inhern dgn sifat kelembagaan KPK yang mandiri dan independen. Selanjutnya, kedudukan Non-Struktural yang maka konsekuensinya segala hasil pengawasannya hanya bersifat saran atau masukan, sebaiknya kedudukan Dewas disebutkan sebagai struktur yang tak terpisahkan dengan KPK dengan tugas dan kewenangan tersendiri. 

"Dalam kedudukan lembaga demikian juga kontradiksi dengan tugas sebagi pemberi izin dalam penyadapan. Pertanyaan penting Dewas ini adalah apakah Dewas lembaga etik atau lembaga fungsional sesuai UU KPK," kata Direktur Eksektif Jenggala Center ini.

Poin ketiga, Penyelidik dan Penyidik. Hal yang perhatian adalah Status Kepegawaian, jenis kepegawain KPK terdiri dari ASN termasuk polisi dan jaksa dan pegawai kontrak/perjanjian. Mantan polisi yg beralih ke KPK masuk dalam kategori penyidik PPNS bukan penyidik independen.

Pengangkatan/Pemberhentian Pegawai sebaiknya disesuaikan saja dengan UU ASN dan UU KPK. KPK dpat mengangkat penyidik sendiri dengan rekrutmen tersendiri.

"Salah satu masalah besar KPK saat ini adalah soal penyidik dari instansi kepolisian yang sering kali bermasalah dengan KPK seperti yang kita saksikan semua," kata Ollenk, sapaan akrabnya.

Soal Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), pada Pasal 109 (2) KUHAP, SP3 dibenarkan dengan alasan-alasan tertentu, namun dalam UU KPK adalah hal yang dikecualikan artinya KPK tidak anut SP3. Namun dlm praktik di KPK banyak kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti baik karena kurang bukti atau faktor lainnya lalu dilimpahkan ke lembaga penegak hukum lain.

Memang ada masalah dengan ketiadaan SP3 di KPK terutama status seseorang yang sudah ditetapkan ssebagai Tersangka. Dalam KUHAP seseorang yang sudah menyandang status Tersangka disegerakan untuk disidangkan pengadilan.

Tersangka selama bertahun-tahun membuat ketiadaan kepastian hukum dan soal HAM anyg harus dilindungi baik tersangka, terdakwa dan juga terpidana.

KPK bisa menjadi kuat jika bisa mengangkat penyidik KPK sendiri sesuai Pasal 45 (1), baik berasal dari kepolisian (alih lembaga) maupun rekrutmen terbuka secara umum namun tetap harus dilatih dan dididik oleh Polri. Selama ini penyidik KPK dari Polri dan hanya bersifat alih tugas alis pinjaman sementara waktu sehingga menimbulkan masalah serius seperti independensi, loyalitas ganda dan bahkan infiltrasi (kuda troya) di KPK.

Inilah soal utama KPK yang sering ribut dgn Polri hingga saat ini. Sayangnya, kritik ke KPK soal fungsi pencegahan justru tidak ada dalam rancangan revisi UU KPK ini yang diusulkan oleh DPR. Hal anomali dan malah menyoal aspek tugas, kewenangan KPK dan soal proses penyidikan kasus.

Dengan disetujuinya revisi UU KPK oleh Presiden bukan berarti KPK sudah tamat. Namun perlu diantisipasi materi substansi atau norma usulan perubahan dan pemuatan norma baru dalam revisi UU KPK haruslah terus diperjuangkan secara radikal, terstruktur dan sistematis tanpa mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Yang harus diwaspadai para pegiat anti korupsi adalah bersekutunya parpol, parlemen, penegak hukum lainnya dan pemerintah yang dengan sengaja akan memperlemah pemberantasan korupsi. 

"Tapi merevisi UU KPK yang mengandung unsur melemahkan KPK maka rakyatlah yang harus menjawab halangan itu," tandas Mantan Ketua Umum PBHI ini.

Editor : Firman Qusnulyakin