• News

  • Hukum

Fahri: Usulan Revisi UU KPK Sudah Sejak 2010, Bukan Tiba-Tiba

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, usulah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah bergulir sejak tahun 2010.

"Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan. Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering," kata fahri Hamzah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Fahri menjelaskan, sejak periode ke dua Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), revisi UU KPK sudah dibahas di Komisi III DPR yang dilanjutkan rapat konsultasi dengan pemerintah. 

Pada tahun 2015, lanjutnya, ketika revisi UU KPK dimasukkan lagi sebagai usulan, saat itu terjadi tarik ulur. Namun, sebagai rancangan undang-undang, rencana merevisi itu tidak pernah mundur, tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas).

Karenanya, ia menyebut jika ada pihak yang menuding bahwa rencana DPR merevisi UU KPK muncul begitu saja, maka orang-orang itu tidak paham soal proses revisi UU itu yang sudah bergulir sejak lama. 

"Maka kalau yang bilang ujug-ujug, berarti dia gak paham, karena ini sudah masuk 10 tahun terkakhir. Dan memang  banyak masalah, masak ada UU gak boleh berubah," tegas Fahri.  

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian