• News

  • Hukum

Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden, Fraksi Demokrat Ingatkan “Abuse of Power”

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Istimewa
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Demokrat di DPR menyampaikan pandangannya terkait Revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang baru saja disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Pandangan Partai Demokrat ini disampaikan di Rapat Paripurna karena dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah, Partai Demokrat belum memberikan pandangan soal revisi UU KPK.

"Kami dari Fraksi Partai Demokrat hendak memberikan beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut terkait dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK," Kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik dalam Rapat Paripurna.

Erma mengatakan, pada prinsipnya Partai Demokrat mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, namun dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap  lembaga antirasuah itu dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pelemahan terhadap KPK. Serta catatan Fraksi Partai Demokrat upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara terukur, proper dan baik, sehingga tujuan tercapainya penyempurnaan dan penguatan terhadap KPK akan mendukung kinerja penegakan hukum sehingga pemberantasan korupsi dapat kita capai di negeri ini," jelas Erma.

Secara khusus, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan mengenai Dewan Pengawas dalam revisi UU KPK. Demokrat tidak setuju jika Dewan Pengawas dipilih langsung oleh Presiden, karena hal tersebut memungkinkan terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

"Di forum Rapat Paripurna ini Fraksi Partai Demokrat mengingatkan adanya kemungkinan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden. Fraksi Partai Demokrat bahwa hematnya dewan pengawas ini tidak menjadi kewenangan Presiden," tegas Erma. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Widita Fembrian