• News

  • Hukum

Revisi UU KPK Disahkan, Ini Empat Catatan Fraksi Partai Demokrat

Gedung merah putih KPK.
Kementerian Kominfo
Gedung merah putih KPK.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Demokrat menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan DPR dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.

Meski menyetujui, namun Fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah pandangan dan catatan soal revisi UU KPK, khususnya mengenai Dewan Pengawas yang dipilih langsung oleh Presiden.

Ada empat poin catatan partai berlambang mercy itu terhadap revisi UU KPK, yang dibacakan oleh anggota DPR dari Fraksi Demokrat Erma Suryani Ranik dalam Sidang Paripurna tersebut.

Pertama, Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa peran dan tugas penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, KPK, haruslah proper, terukur, transparan, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Dijalankan secara profesional, dan akuntabel.

"Fraksi Partai Demokrat mendorong terus sinergi yang dilakukan kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan hukum pemberantasan korupsi. Atas hal tersebut, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi sinergi dan setiap langkah dan upaya penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi yang telah kita lakukan selama ini," kata Erma.

Kedua, Fraksi Partai Demokrat konsisten dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh segenap aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di KPK.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrat menolak dengan tegas segala upaya pelemahan terhadap KPK dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, KPK juga harus diperkuat independensinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemberantasan korupsi.

"Keempat, bahwa selama 17 tahun perjalanan KPK dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, Fraksi Partai Demokrat mendengar segenap aspirasi, baik dari lingkungan KPK, masyarakat, partai politik, serta segenap elemen bangsa lainnya yang pada pokoknya diperlukan adanya penyempurnaan dan penguatan," ujar Erma.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Erma mengatakan, pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pelemahan terhadap KPK serta catatan Fraksi Partai Demokrat upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara terukur, proper, dan baik, sehingga tujuan tercapainya penyempurnaan dan penguatan terhadap KPK akan mendukung kinerja penegakan hukum sehingga pemberantasan korupsi dapat kita capai di negeri ini," jelas Erma.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Erma, juga memberikan catatan secara khusus terkait dengan dewan pengawas. "Di forum partai paripurna ini, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan adanya kemungkinan abuse of power apabila dewan pengawas dipilih oleh presiden. Fraksi Partai Demokrat tetap berpandangan, hematnya, dewan pengawas ini tidak menjadi kewenangan presiden," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P