• News

  • Hukum

Soal UU KPK, Feri Amsari: Jangan Sampai Nanti Ada Gelar Bapak Koruptor Indonesia

Pegiat antikorupsi Feri Amsari .
NNC/Adiel Manafe
Pegiat antikorupsi Feri Amsari .

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat antikorupsi Feri Amsari mengkritisi pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR pada Selasa (17/9/2019).

Menurutnya, berbagai upaya untuk melemahkan bahkan mematikan KPK sudah sering kali terjadi, termasuk lewat upaya merevisi UU KPK. Karenanya, ia mengaku tidak kaget ketika DPR kebut merevisi dan mensahkan UU tersebut.

Hal tersebut disampaikan Feri dalam diskusi bertajuk 'Menatap Pemberantasan Korupsi Dengan UU Revisi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2019).

"Saya pikir biasa kok kalau KPK undang-undangnya direvisi, bahkan KPK dimatikan itu biasa. Dalam sejarah sudah seringkali kok dimatikan KPK itu. Jadi upaya serangan-serangan ke KPK tiap tahun berkali-kali seperti ini biasa. Tetapi yang mbok jangan terlalu kasar," kata Feri.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas ini mengungkapkan hal itu karena ia menilai, ada cacat prosedur dalam proses revisi hingga pengesahan UU KPK.

Salah satu yang dinilai cacat prosedur, yakni DPR membahas Revisi UU yang tidak dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR 2019 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014.

"Taatilah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, bagaimana prosedur sebuah undang-undang dibuat. Jangan main pukul mati-matian, karena akan ketahuan siapa-siapa saja wajahnya yang kemudian terlibat mematikan KPK," ungkapnya.

"Jangan sampai ada orang nanti di gelar sebagai Bapak Koruptor Indonesia ya gara-gara kemudian mematikan KPK," tegas Feri.

Sebelumnya, DPR mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang KPK dalam Rapat Paripurna 9 di Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/9/2019) kemarin. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab peserta Rapat Paripurna secara serempak. Fahri kemudian mengetuk palu tanda pengesahan revisi UU KPK.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P