• News

  • Hukum

Presiden Mahasiswa UMT Dukung Revisi UU KPK

Para pembicara acara Diskusi
Istimewa
Para pembicara acara Diskusi "Revisi UU KPK Melemahkan atau Mengautakan di Universitas Muhammadiyah Tangerang Sabtu (5/10/2019)

TANGERANG, NETRALNEWS.COM - Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Tanggerang (UMT) mendukung revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera disahkan menjadi UU.

Dalam revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR RI itu ternyata terdapat pasal-pasal yang memihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami Mahasiswa UMT menilai revisi UU KPK harus segera disahkan menjadi UU, karena banyak pasal  yang memihak kepada kepentingan rakyat,” kata Presma UMT, Jihan Mahes Fahlevi dalam  diskusi “Revisi UU KPK, Melemahkan atau Menguatkan” yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Sabtu (5/10).

Dikatakan, setelah revisi UU KPK disahkan menjadi UU, maka mahasiswa dapat melakukan kajian dan pergerakan secara struktural.   Mahasiswa bisa melakukan pergerakan melalui jalur litigasi secara hukum dan secara konstitusional sesuai dengan sistem demokrasi, yakni dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sana akan dilakukan pengujian formil dan materil  terhadap UU KPK tersebut.

"Kami mendukung penuh bagi kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan kajian dan melakukan pergerakan secara struktural setelah revisi UU KPK disahkan menjadi UU," kata dia di hadapan puluhan mahasiswa UMT.

Dukungan terhadap revisi UU KPK dilakukan mengingat selama ini belum ada badan yang mengawasi KPK. Itulah yang  membuat rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Oleh sebab itu, Badan Pengawas KPK perlu dibentuk. "Kami juga mendukung adanya Badan Pengawas KPK," katanya.

Mahes Fahlevi berharap mahasiswa UMT dapat mempelajari revisi UU KPK dari berbagai sumber, sehingga tidak hanya sekadar turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa, tetapi lebih mengedepankan kajian secara akademis.

 

Editor : Sesmawati