• News

  • Hukum

Kejagung Belum Pastikan Dokumen TPF Munir Bisa Diungkap


Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kejaksaan Agung belum bisa memastikan kapan surat rekomendasi Tim Pencari Fakta kematian Munir bisa diselesaikan maupun diungkap. Pasalnya, sampai saat ini kejaksaan masih mencari surat rekomendasi tersebut.

"Kita sekarang ini masih mencari hasil laporannya itu. Kita cari saja, tapi intinya kita sudah berusaha ya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M. Rum, Senin (17/10/2016).

Dirinya menjelaskan, untuk menyelesaikan kasus ini, pihaknya telah memanggil TPF kasus Munir. "Sudah ada dari Kejaksaan untuk menghubungi anggota TPF," ujar Rum.

Intinya, ungkap Rum, Kejaksaan Agung siap melaksanakan titah Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut.

Munir Said Thalib maninggal pada 7 September 2004 di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G saat terbang menuju Amsterdam, Belanda, untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Utrecht. Pada 12 November 2004, Kepolisian Belanda menemukan jejak arsenik di tubuh Munir.

Pada 20 Desember 2005, pilot Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Pollycarpus dibebaskan pada November 2014, setelah menjalani delapan tahun penjara dan dipotong dengan remisi.

Pada 19 Juni 2008, Mayjen (Purn) Muchdi Pr ditangkap dengan dugaan menjadi otak pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah padanya. Namun, pada 31 Desember 2008, Muchdi divonis bebas. Vonis kontroversial ini membuat 3 hakim yang mengadili diperiksa. Hingga kini belum diketahui siapa yang menjadi otak utama pembunuh aktivis HAM itu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan penelusuran keberadaan laporan akhir penyelidikan TPF kasus kematian Munir. Yasonna menegaskan, pemerintah memiliki komitmen menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah, kata Yasonna, akan berusaha mencari laporan yang tak tahu rimbanya itu. Tim TPF telah menyerahkan laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juni 2005. Tapi, Kementerian Sekretaris Negara mengaku tak memiliki catatan masuknya laporan itu.

"Ini kita lihat nanti seperti apa, saya kira panjang sekali untuk follow up kehilangan," ucap Yasonna.

Ada banyak nama yang tercatat dalam laporan akhir itu. Namun, Yasonna enggan berspekulasi. Kata dia, pemerintah akan mempelajari kembali laporan akhir tersebut.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Hila Japi