• News

  • Hukum

Diduga Rugikan Negara, DPRD DKI Minta Penyalahgunaan di Ancol Diusut

Pantai Ancol (monitortoday)
Pantai Ancol (monitortoday)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus pengalihan penggunaan lahan di Ancol Beach City Music Stadium, Jakarta Utara.

Anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, pengalihan lahan itu merupakan kerjasama antara PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP).

Santoso menegaskan, penyalahgunaan aset milik BUMD DKI itu harus diselidiki. Jika diduga menyalahi aturan maka harus diusut tuntas.

"Jika terjadi pelanggaran, pihak berwajib harus melakukan penyelidikan," kata Santoso, Selasa (6/12/2016).

Ia mencermati adanya kejanggalan dalam isi kontrak kerjasama antara PT PJA dengan PT WAIP. Terlebih, PT WAIP sudah 17 kali wanprestasi terhitung sejak 2004, dan di antaranya sebanyak 13 wanprestasi karena tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Dari hasil penelusurannya, sambungnya, diketahui sewa jangka panjang dalam perjanjian PT WAIP dan MEIS (Mata Elang International Stadium) terdapat ketidaksesuaian dengan perjanjian kerjasama antara PT PJA dengan PT WAIP yaitu harga sewa per meter persegi nilainya di bawah standar perjanjian PT PJA dan PT WAIP.

Selain itu juga perjanjian tanpa melibatkan PT PJA selaku pemilik sah bangunan ABC Music Stadium.

"Kerjasama PJA dengan WAIP itu kalau dibiarkan terus sangat merugikan perusahaan PJA dan ini akan menjadi kerugian negara yang berkelanjutan bila dibiarkan selama 25 tahun ke depan. Dan seharusnya segera pula dievaluasi, karena tidak dapat memberikan apa-apa, untuk itu harus diputus kerjasamanya," ujar Santoso.

Lebih lanjut Santoso menambahkan, dalam data perhitungan kerugian yang didapatkan, jika PT PJA membiarkannya hingga tahun 2037 maka kerugian PT PJA yang terjadi akan mencapai lebih dari Rp515 miliar.

Dan keuntungan minimal PT WAIP yang dikomandoi Fredy Tan akibat kecurangan yang dikolaborasikan dengan PT PJA mencapai lebih dari Rp3,3 triliun.

Terlebih lagi, tambahnya, keuntungan yang seharusnya ada itu dapat menjadi kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Oleh karenanya, kerjasama dengan PT WAIP yang mengikat seharusnya dievaluasi dan dihentikan.

"PT PJA itu bukan milik nenek moyang direksi. Karena di situ ada saham Pemprov, yang secara berkala harus dipertanggungjawabkan kepada pemilik saham," tegasnya.

Dalam data yang diperoleh, terdapat beberapa wanprestasi penting dari PT WAIP antara lain tidak sanggup menentukan berapa kali show international yang harus diadakan dalam 1 tahun dalam Music Stadium yang dioperasikannya.

PT WAIP berusaha mengubah fungsi Music Stadium ABC (Ancol Beach City) menjadi mal dengan terlebih dahulu mengubah namanya menjadi ABC Lifestyle Mall lalu ABC Mall kemudian ABC Celebrity Mall.

Selain itu, PT WAIP juga tidak melakukan pembayaran Pajak Pembangunan dan tidak mampu mengadakan show international setelah ribut dengan MEIS. Hal ini merugikan PT PJA karena tidak mendatangkan ratusan ribu pengunjung lagi tiap tahunnya.

Atas dasar wanprestasi tersebut PT PJA sebenarnya sudah mengeluarkan peringatan kepada PT WAIP berupa surat peringatan (SP) 1, kemudian SP 2, dan bahkan sampai mensomasi PT WAIP. Namun yang terjadi kemudian PT PJA justru tidak mengikuti ketentuan yaitu memutus dan atau mengakhiri kerjasama.

"Bisa jadi dari direksi PT PJA yang sengaja mengendapkan persoalan ini atas dasar kongkalikong tadi. Maka lebih tepat kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk mengusut persoalan ini, supaya besok akan kelihatan siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab," ungkap Santoso.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Hila Japi