• News

  • Hukum

DPR Cukup, KPK Masuk ke Persekongkolan e-KTP

Irene Putri (arah.com)
Irene Putri (arah.com)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuktikan skenario persekongkolan oleh konsorsium dalam kasus pengadaan paket KTP Elektronik (e-KTP).

"Ini kami akan masuk ke konsorsium. Yang tadi sama sebelumnya kami terus bahas soal anggaran, untuk bagian DPR kami rasa cukup," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Irene Putri sesuai sidang lanjutan perkara e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/4/2017) malam.

KPK akan mulai buka persekongkolan mulai dari tim Fatmawati, persoalan pengadaan. "Kami akan mulai ke sana beberapa waktu ke depan," katanya.

Dalam perkara ini, Irene menyatakan bahwa peran tim Fatmawati sangat penting karena mereka yang kemudian membuat proyek ini sampai dengan besaran anggarannya.

"Sampai dengan tadi yang dijelaskan Anang bahwa ada produk-produk yang sudah dikondisikan sejak awal," kata Irene.

Anang Sugiana Sudiharjo diketahui sebagai Direktur Utama PT Quadra Solution yang merupakan salah satu anggota konsorsium dalam proyek pengadaan e-KTP.

Selain PT Quadra Solution, terdapat empat anggota konsorsium lainnya, yakni PNRI, PT Sandipala Arthaputra, PT LEN Industi, dan PT Sucofindo.

Sementara terkait barang bakti yang menguatkan peran tim Fatmawati dalam perkara ini, Irene mengatakan bahwa terdapat banyak dokumen dan juga keterangan dari saksi untuk menguatkannya.

"Ada banyak dokumen lah, beberapa keterangan saksi yang kemudian menerangkan, ada saksi dari Kemendagri juga yang nanti akan menerangkan," tuturnya.

Dalam dakwaan disebut beberapa anggota tim Fatmawati, yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila, alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan menerima masing-masing sejumlah Rp60 juta terkait proyek sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Editor : Hila Japi