• News

  • Internasional

Ribuan Orang Kembali Demo di Hong Kong

 Jalanan di Hongkong kembali sesak oleh ratusan ribu orang, suasana bagaikan lautan manusia.
Mainchi
Jalanan di Hongkong kembali sesak oleh ratusan ribu orang, suasana bagaikan lautan manusia.

HONG KONG, NETRALNEWS.COM - Sekitar Ratusan ribu warga Hong Kong hari ini kembali berdemonstrasi dengan logo aspirasi "Menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi". Para pengunjuk rasa yang kebanyakan muda-mudi mengepung kompleks gedung legislatif di pusat kota.

Seperti dilansir CNN, Rabu 12 Juni, sejumlah jalan di pusat kota Hong Kong saat ini ditutup oleh massa pengunjuk rasa. Lokasinya di Tim Wa Avenue dan Tim Mei Avenue, Lung Wo Road, dan Harcourt Road. Departemen Perhubungan Hong Kong meminta warga mempersiapkan perjalanan sebaik mungkin jika tidak ingin terjebak macet atau kesulitan saat menempuh perjalanan, serta tetap memantau perkembangan situasi dari radio dan televisi.

Para demonstran yang sebagian besar terdiri dari muda-mudi. Mereka tergabung dalam kelompok pegiat Youngspiration dan HK Indigenous. Kedua kelompok itu bahkan sudah memulai unjuk rasa sejak Kemarin malam.

Jumlah para pengunjuk rasa semakin bertambah sejak pagi hari ini dan mengepung kompleks gedung legislatif. Sebagian besar dari mereka mengenakan kaos atau kemeja hitam dan putih sebagai penanda.

Pembahasan RUU Ekstradisi oleh anggota dewan perwakilan dijadwalkan akan kembali digelar pada pukul 11.00 waktu setempat. Para pengunjuk rasa juga mendengungkan slogan akan melakukan aksi damai hari ini dan tidak akan bentrok dengan polisi.

Polisi juga terlihat menyiapkan pasukan antihuru-hara di sekitar gedung dewan perwakilan Hong Kong. Mereka juga menyiagakan mobil meriam air (water cannon) untuk menghalau massa jika diperlukan.

Penyebab Demo
Dilansir dari Zaobao, demo itu adalah protes warga Hong Kong menolak proposal RUU (rancangan undang-undang) dari badan legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ad hoc ke setiap yurisdiksi di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian ekstradisi. RUU bertajuk ‘The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019’ itu telah diajukan

Ketua Dewan Eksekutif setempat, 26 Maret 2019 lalu (RUU, file PDF). Spekulasi yang muncul, aturan baru akan membuka peluang permintaan ekstradisi pihak berwenang di Cina (Republik Rakyat Cina), Taiwan, dan Makau. Namun, ada kekhawatiran, hal ini akan menyediakan kesempatan untuk menangkap aktivis lokal pro-demokrasi di Hong Kong yang anti-Tiongkok.

Hong Kong sendiri memang punya kerjasama ekstradisi bersama dengan 20 yurisdiksi dan kerjasama bantuan hukum kepada 32 lainnya, tetapi belum dengan pemerintahan Cina. Demonstrasi hari minggu kemarin bukan kali yang pertama.

Pada 28 April 2019 lalu, protes yang sama pun telah dilakukan oleh ratusan ribu orang. Kesimpulan Kami menyimpulkan beberapa unggahan warganet di media sosial Indonesia yang menyebut bahwa demonstrasi besar-besaran warga Hongkong pada 9 Juni 2019 adalah untuk menolak pemerintahan Cina (Republik Rakyat Cina) yang komunis ataupun menolak “UUD baru” adalah informasi dengan konteks yang salah.

Postingan warganet di media sosial Indonesia, seperti pada akun Facebook Sulaiman Daud, Nabila Jannah, ataupun Liesna Vie Sadikien muncul dengan bumbu sentimen anti-Cina atau anti-komunis di Indonesia. Demonstrasi itu memang terjadi di Hong Kong, tapi yang diprotes adalah RUU ekstradisi. Jaminan otonomi dari hukum pemerintah pusat Cina setelah tahun 1997 cenderung menjadi sikap dan aspirasi utama sekaligus pendorong suara protes itu.


Reporter : Albert Adji
Editor : Sulha Handayani