• News

  • Internasional

Demo di HK, Telegram Justru Diserang Enkripsi Asal Tiongkok

Ilustrasi Aplikasi perpesanan Telegram
dok.fifthdomain
Ilustrasi Aplikasi perpesanan Telegram

BEIJING, NETRALNEWS.COM -- Sebuah aplikasi perpesanan terenkripsi mengatakan bahwa pada Kamis (13/6/2019), telah terjadi serangan cyber yang sangat kuat dari Tiongkok ketika sebuah aksi unjuk rasa besar terjadi di Hong Kong.

Serangan terhadap aplikasi Telegram, yang memperlambat konektivitas tetapi tidak mengganggu data pengguna tersebut, terjadi ketika ribuan orang mengepung markas besar pemerintah Hong Kong pada hari Rabu (12/6/2019) untuk memprotes undang-undang yang akan memungkinkan orang diekstradisi ke Tiongkok untuk diadili.

Para pengunjuk rasa dibubarkan secara paksa oleh polisi menggunakan gas air mata, semprotan merica, dan peluru karet. Mereka tidak berkumpul lagi pada hari Kamis (13/6) dan perdebatan tentang undang-undang tersebut ditunda.

CEO Telegram Pavel Durov menulis di akun Twitter-nya bahwa sebagian besar penyerang memiliki alamat IP dari Tiongkok.

"Secara historis, semua aktor (serangan) seukuran negara yang kami alami bertepatan dengan protes di Hong Kong," kata Durov. "Kasus ini bukan pengecualian," sambungnya dikutip dari fifthdomain.

Diketahui, aktivis di Hong Kong dan Tiongkok sering menggunakan Telegram untuk mengatur protes dengan harapan agar tidak ter-enkripsi oleh pengawasan pemerintah Beijing terhadap aplikasi jejaring sosial seperti WeChat.

Sementara pengguna WeChat melaporkan minggu ini bahwa foto-foto aksi unjuk rasa Hong Kong tidak dapat dilihat, aplikasi seperti Telegram menawarkan lebih banyak privasi dan kemandirian. Telegram diblokir di daratan Tiongkok, tetapi pengguna dapat mengaksesnya menggunakan perangkat lunak untuk menghindari firewall, yang juga memblokir aplikasi dan situs web seperti Facebook.

Aplikasi pesan terenkripsi seperti Telegram mengatakan bahwa pesan yang dikirim pada sistem mereka tidak dapat diterjemahkan oleh pihak ketiga selama pengiriman dari pengirim ke penerima.

"Kami dapat memastikan bahwa tidak ada pemerintah atau blok negara yang berpikiran sama dapat mengganggu privasi dan kebebasan berekspresi masyarakat," kata Telegram dalam situs webnya.

Telegram mengatakan bahwa serangan terakhir adalah penolakan layanan terdistribusi di mana "server mendapatkan GADZILLIONS-permintaan sampah yang menghentikan mereka dari memproses permintaan yang sah."

Aplikasi olahpesan mengatakan pada Rabu malam bahwa sistem telah stabil.

Aksi unjuk rasa di Hong Kong memaksa legislatif untuk membatalkan sesi hari Rabu dan Kamis, menunda debat tentang undang-undang ekstradisi.

Penentang mengatakan RUU itu akan sangat membahayakan kebebasan mereka dan mengikis kemerdekaan hukum Hong Kong. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam berpendapat bahwa undang-undang itu perlu dan akan memiliki perlindungan untuk memastikan hak asasi manusia dilindungi.

Hong Kong, wilayah semi-otonomi Tiongkok, menikmati kebebasan yang lebih besar daripada daratan di China di bawah kerangka "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan ketika bekas koloni Inggris itu dikembalikan ke China pada tahun 1997. Penduduk Hong Kong dapat dengan bebas menjelajahi Internet dan berpartisipasi dalam protes publik, tidak seperti di Tiongkok.

Ketika ditanya tentang masalah Telegram pada jumpa pers harian, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Geng Shuang mengatakan dia tidak mengetahui kasus ini tetapi mengatakan bahwa "Tiongkok selalu menentang segala bentuk serangan cyber."

"Tiongkok juga menjadi korban serangan siber," kata Geng, demikian sebagaimana diberitakan oleh fifthdomain.

Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya