• News

  • Kesehatan

KPAI Ungkap Keadaan Anak ‘Down Syndrome‘ di Indonesia

Ilustrasi
Istimewa
Ilustrasi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Infonesia (KPAI) Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susianah Affandy mengatakan, dalam pelaksanaan Hari Anak NasionalTahun 2019, KPAI meminta Pemerintah memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas khususnya anak down syndrome. 

Pada tahun 2019, data KPAI sampai bulan Juni terdapat 64 anak yang hak-haknya tidak dipenuhi karena masalah sosial. Hasil pengawasan KPAI terhadap keberadan anak down syndrome bahwa anak-anak down syndrome tidak sedikit yang mengalami pengabaian di masyarakat, bahkan hadirnya dianggap aib keluarga. 

Menurut Susianah, penanganan anak down syndrome dilakukan Pemerintah dengan pendekatan carity, sekedar belas kasihan, sehingga ditempatkan dalam tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Menurut KPAI, segarusnya Pemerintah mengubah paradigm charity dengan paradigma pemenuhan hak sehingga semua Kementerian/Lembaga memiliki tugas dan fungsi dalam pemenuhan hak-haknya mulai dari catatan sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, hak pengasuhan dan sebagainya. 

"Anak down syndrome berbeda dengan anak dissabilitas lainnya seperti tuna rungu wicara dan tuna netra yang bisa mengidentifikasi dan menjelaskan dirinya kepada orang lain. Anak Down syndrome tak bisa mengenali dirinya," kata Susianah dalam keterangan tertulisnya pada Netralnews, Selasa (23/7/2019).

Kata Susianah, keterbelakangan IQ, fisik-mental dan daya tahan tubuh yang juga lemah menyebabkan anak-anak ini memiliki masalah perkembangan psikomotor, berisiko tinggi mengalami congenital defeacts dan organic disorder seperti celiac disease, hipertiroidism, gastrointestinal defeacts, dan masalah pendengaran.

Menurutnya, kemandirian anak down syndrome juga sangat ditentukan oleh pengasuhan orang tua dan keluarga. Sebagian besar keluarga dengan anak down syndrome patah arang dalam pengasuhan. 

"Temuan KPAI terdapat dua penyebab sebagian besar orang tua  membiarkan anak down syndrome tumbuh ala kadarnya, pertama karena tiadanya pengetahuan soal pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dissabilitas," jelas dia.

Menurut Susianah, faktor inilah yang menyebabkan anak-anak down syndrome sampai dewasa tidak memiliki kemandirian mulai dari  merawat dirinya, seperti mandi, makan, ganti baju dan lain sebagainya sampai menjalankan fungsi sosialnya. 

Faktor kedua adalah kemiskinan. Anak down syndrome membutuhkan sarana dan prasana dalam proses tumbuh kembang dan pemenuhan haknya. Di pedesaan, kehadiran anak down syndrome oleh sebagian besar masyarakat kerap kali dianggap sebagai aib, kutukan dan oleh karenanya mereka menyekap (memasung) anak tersebut.

"Anak-anak down syndrome di sekolah dan lingkungannya juga banyak mengalami bullying sehingga mengakibatkan menarik diri dari teman-teman dan sekolah," kata dia.

Anak-anak down syndrom sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterbatasan mental menyebabkan mereka tidak mampu mengenali reproduksinya.

Hasil pengawasan KPAI, tindak pidana kekerasan seksual  kepada anak down syindrom saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat dengan korban baik dari keluarga maupun tetangga dekat. 

Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Pringsewu pada Pebruari 2019 dilakukan oleh saudara kandung dan ayahnya dengan korban anak down syndrome. Kasus kekerasan seksual menimpa anak down syndrome di Pontianak pada Juni 2019 dilakukan oleh ASN. Pada bulan April 2019 di Desa Ngrejo Kecamatan Tanggunggunung Tulungagung, anak down syndrome menjadi korban kekerasan seksual sampai melahirkan. Kejadian lain di Lamandai Kalimantan Tengah dan daerah lainnya yang tidak terpublikasi media massa. 

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli