• News

  • Kesehatan

KPAI Minta Pemerintah Penuhi Berbagai Hak Anak dengan Down Syndrome 

Ilustrasi
Dokumentasi Netralnews
Ilustrasi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat Susianah Affandy meminta pemerintah memenuhu berbagai macam hak down syndrome yang dialami anak.  

Pernyataan ini disampaikan KPAI atas dasar berbagai realitas sosial hasil pengawasan.  Misalnya anak down syndrome belum mendapat hak atas mendapat pendidikan sesuai, anak yang berisiko pelecehan seksual serta perundungan, dan mendapat pengabaian dari masyarakat bahkan orang tua.

Maka dari itu, KPAI meminta Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang (UU) 8 tahun 2016. Peraturan Pemerintah (PP) yang dibutuhkan dalam pemenuhan hak antara lain PP tentang perlindungan, rehabilitasi, tenaga kerja, pendidikan, jaminan aman atas kekerasan bagi penyandang disabilitas dan sebagainya.

"Setelah penetapan UU nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dua tahun setelahnya harusnya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah. Kenyataannya harapan tersebut pupus," kata Susianah dalam keterangan tertulisnya pada Netralnews, Selasa (23/7/2019).

Kata Susianah, agar Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana bagi pendidikan anak-anak down syndrome. Menurut KPAI, selama ini Pemerintah memaksakan system yang ada pada pendidikan inklusi kepada anak-anak down syindrom. 

"Harusnya system pendidikan yang menyesuiakan diri dengan kondisi anak-anak down syndrome. Pendidikan inklusi bagi anak down syndrome juga harus didukung oleh ketersediaan tenaga pendidikan yang ramah anak dan memiliki keahlian dalam proses pembelajaran khusus anak down syndrome," jelas dia.

Terhadap anak-anak down syindrom yang mengenyam pendidikan sampai jenjang SMU diharap KPAI agar Pemerintah menyediakan akses ketrampilan dengan tujuan anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. 

Diketahui Susianah, saat ini banyak anak down syndrome yang mengembangkan ketrampilan seperti tata boga, tata busana dan home industry namun hanya terbatas di kota besar, belum menyebar ke seluruh nusantara. 

"Pemerintah juga diharap melakukan pencegahan dan penindakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual yang menyasar anak down syndrome," tegas dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli