• News

  • Kesra

Pemerintah akan Perluas Program Bantuan Pangan Nontunai

Pemerintah akan memperluas bantuan pangan non tunai di 2018.
Prokal
Pemerintah akan memperluas bantuan pangan non tunai di 2018.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -- Seiring dengan berlakunya Perpres No.63 Tahun 2017, tentang Penyaluran Bansos Secara Nontunai, pemerintah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan memperluas program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 2018.

Hal tersebut tercermin dalam RTM Pelaksanaan Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai dan Persiapan Perluasan Program BPNT Tahun 2018 yang diselenggarakan Kemenko PMK di Jakarta.

Dalam laman resmi Kemenko PMK, Agenda Rakor Tingkat Menteri (RTM) kali ini membahas mekanisme kerja tim pengendali, membentuk tim pelaksana, pentahapan BPNT (10 juta KPM), jenis bantuan pangan serta buku pedoman pelaksanaan program BPNT.

"Ini sekaligus merupakan rapat 'Kick off' dan menetapkan beberapa hal dalam melaksanakan Perpres," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Jumat (3/11/2017).

Menko PMK sekaligus memimpin jalannya RTM mengungkapkan kembali apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo pada Ratas 16 Maret 2016, Ratas 26 April 2016, dan Ratas 19 Juli 2016 terkait Bansos Non Tunai.  Arahan Presiden itu diantaranya, penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos agar dapat diintegrasikan dalam satu kartu dan disalurkan secara non tunai untuk semua bantuan agar dikoordinasikan oleh Menko PMK.

Dalam peraturan tersebut, termasuk penyaluran Rastra diganti dengan menggunakan kartu yang akan diberikan langsung kepada keluarga penerima sasaran. Kartu tersebut dapat digunakan untuk menebus beras dan telur di e-warong (elektronik warung gotong royong) yang merupakan agen perbankan anggota Himbara sesuai harga yang berlaku.

Sebagai penutup, Puan Maharani menyatakan kepada peserta RTM, bahwa Perpres nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai telah dapat dilaksanakan mulai hari ini. “Saya berharap pelaksanaan penyaluran BPNT tahun 2018 nanti lebih baik dari tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Hadir dalam RTM antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto serta perwakilan K/L terkait.

Reporter : Vito Adhityahadi
Editor : Sulha Handayani