• News

  • Kesra

Indonesia Tagih Janji Anggota ASEAN terkait TKI

Indonesia kembali meminta komitmen kuat anggota ASEAN lindungi TKI.
Nusakini
Indonesia kembali meminta komitmen kuat anggota ASEAN lindungi TKI.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Di Forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-31, Indonesia kembali meminta komitmen kuat negara-negara anggota ASEAN untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran.

Acara yang digelar di Manila, Filipina, 12-14 November 2017, menurut Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, mengatakan tak hanya disepakati sebagai konsensus. Indonesia mendorong seluruh negara ASEAN benar-benar mengawal dan memiliki komitmen yang sama dalam mengimplementasikan 'action plan' terkait perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Baik yang legal maupun yang tidak berdokumen.

Salah satu agenda KTT adalah Penandatanganan Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran yang akan ditandatangani seluruh Menteri Ketenagakerjaan ASEAN dan Hanif mengatakan selama 10 tahun, Indonesia memperjuangkan agar ASEAN mempunyai komitmen serius dalam melindungi pekerja migran.

Menaker menjelaskan butir-butir penting dalam instrumen konsensus tersebut antara lain perlindungan tak hanya pada pekerja migran, tapi juga keluarganya.

Hal itu selaras dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, di mana Indonesia juga telah meratifikasinya melalui UU No.6 Tahun 2012.

Perlindungan juga diberikan kepada pekerja migran tidak terdokumentasi (undocumented) yakni pekerja migran yang masuk dan tinggal untuk bekerja di suatu negara secara ilegal, serta pekerja migran yang awalnya legal namun berubah menjadi illegal.

Adapun hak-hak dasar pekerja migran dan keluarganya antara lain mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya, menyimpan dokumen pribadi termasuk paspor dan dokumen izin kerja. Selain itu juga mendapatkan kesetaraan di mata hukum ketika ditahan atau dipenjara saat menunggu masa sidang atau ketika ditahan untuk alasan lainnya.

Pekerja migran juga mempunyai hak menyampaikan keluhan kepada otoritas terkait serta mendapatkan bantuan dari Perwakilan Pemerintah di negara penempatan. Di negara penempatan, pekerja migran juga bebas berpindah tempat kerja.

Selain itu, pekerja migran dan keluarganya juga memperoleh hak akses informasi terkait pekerjaan, kondisi kerja, kontrak kerja, perlakukan adil di tempat kerja, mendapatkan akomodasi, tunjangan dan penghasilan yang layak dan adil.

Konsensus itu juga menjelaskan bahwa pekerja migran bebas mengirimkan pendapatan dan simpanannya melalui cara pengiriman sesuai aturan yang berlaku di negara penempatan. Mereka juga bebas berkumpul dan berserikat dengan asosiasi/organisasi pekerja sesuai aturan yang berlaku di negara penempatan.

Ide konsensus ASEAN tentang perlindungan terhadap pekerja tercetus sejak KTT ASEAN ke-12 tahun 2007 di Cebu, Filipina, yang dikenal sebagai "Cebu Declaration" yang mengamanatkan bahwa ASEAN perlu memiliki instrumen yang melindungi dan mempromosikan hak-hak pekerja migran.

Namun pada perkembangannya, pembahasan berlangsung lama hingga memakan waktu 10 tahun yang antara lain disebabkan adanya perbedaan dua kepentingan yaitu negara pengirim pekerja migran (Indonesia dan Filipina) dan negara penerima (Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam).

"Sejak awal, Indonesia konsisten mendukung terwujudnya dokumen tersebut, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia khususnya di kawasan ASEAN," kata Menaker, Senin (13/11/2017).

Meski instrumen tersebut dihasilkan secara konsensus, lanjut Menaker, namun instrumen itu memiliki mekanisme pengkajian kembali untuk menjamin pelaksanaan instrumen ini menuju ke arah dokumen yang mengikat secara hukum.

Editor : Sulha Handayani