• News

  • Kesra

Maksimalkan SIKS-NG, Apa Bansos PKH Tepat Sasaran untuk Fakir Miskin?

Mensos memaksimalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.
Kemensos
Mensos memaksimalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation.

YOGYAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Sosial ( Mensos) Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memaksimalkan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Khofifah mengatakan, saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memaksimalkan percepatan validasi data dari daerah. Updating data ini merupakan upaya perbaikan data fakir miskin secara berkala agar bansos lebih tepat sasaran.

"Kami berharap daerah bisa memberi feedback signifikan terhadap perbaikan data kemiskinan, mengingat akhir November ini akan dikeluarkan surat keputusan Mensos tentang data fakir miskin yang akan dijadikan acuan intervensi program bansos," tutur Khofifah saat membuka Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2017 di Yogyakarta, Rabu (15/11/2017).

Khofifah menjelaskan, update rutin data sangat penting mengingat kemiskinan bersifat dinamik. Karenanya, proaktif pemerintah daerah sangat kami harapkan. Apabila ditemukan data kemiskinan tidak valid, maka pemda dapat mengkonfirmasi mana penerima manfaat yang tidak eligible (memenuhi syarat-red) sebaliknya apa ada masyarakat yang berhak tetapi belum tersisir (inclusuon dan exclusion error).

Menurut informasi yang redaksi terima dari Humas Kemensos, setiap tahun Kemensos melakukan perbaikan data kemiskinan dan disahkan dalam bentuk surat keputusan (SK). SK tersebut diterbitkan pada bulan Mei dan November.

Pengembangan SIKS-NG sendiri, lanjutnya adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk meningkatkan validitas data fakir miskin. Penggunannya sendiri bisa dilakukan secara online maupun offline. Data yang terdapat dalam SIKS-NG sudah berupa By Name By Address.

"Data By Name By Address yang ada di SIKS-NG menjadi acuan sasaran pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang tahun ini secara bertahap mulai diintegrasikan. Misalnya penerima bansos rastra atau BPNT juga akan menerima PKH," katanya.

Khofifah menambahkan, tahun 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani