• News

  • Kesra

Pendidikan Vokasi untuk Mengail Timbunan Duit di Laut

Ilustrasi: Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Perikanan (Istimewa)
Ilustrasi: Mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Perikanan (Istimewa)

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia nilainya mencapai 1,6 triliun dolar AS, kata Presiden Jokowi memasuki pekan kedua bulan berjalan ini. Karena itulah kita terfokus membangun ekonomi berbasis kemaritiman, katanya berulang-ulang dari dulu.

Orang mudah percaya klaim Presiden Jokowi asal mereka mengetahui bahwa luas laut tropis Indonesia, karenanya kaya raya berbagi jenis ikan dan biota lainnya, mencapai 3.257.483 kilometer persegi (belum termasuk perairan zona ekonomi eksklusif/ZEE) dengan panjang garis pantai 81.497 kilometer. 

Naik saja kapal antarpulau maka secara kasat mata kita bisa menyaksikan gerombolan ikan menyesaki wilayah laut Nusantara. Di sana pula tersimpan harta pertambangan, rumput laut, biota laut lain bernilai ekonomis, jasa-jasa perhubungan, energi dan pariwisata. Pokoknya laut sungguh wilayah bertumpuk dolar dan rupiah. Lantaran selain laut di lingkar khatulistiwa yang tropis sehingga menjadi kampung halaman berbagai jenis ikan, posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan internasional: Selat Malaka dan Selat Sape berkontribusi akan potensi ekonomi dimaksudkan presiden.

Untuk itu, duet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah sejak awal menyatakan strategi mengeksploitasi harta di laut Nusantara sebagai satu pilar penting di dalam NAWACITA demi kesejahteraan publik. Dunia kemaritiman memang akan menjadi masa depan manusia. Itu bukan iming-iming di awang-awang pula tetapi memang fakta. 

Berlatar sebagai pengusaha sebelum memimpin berbagai level Birokrasi (Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan kini Presiden Republik Indonesia), Jokowi dalam kesempatan itu mengingatkan pasar pun telah tersedia. Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa dapat menjadi konsumen hasil-hasil laut. Tolong sampaikan kepada seluruh penduduk bahwa makan ikan itu halal, imbau presiden.

Presiden bahkan menyatakan dengan tegas dan penuh keyakinan, tersedianya potensi kemaritiman Nusantara itu akan mampu menyerap 40 juta pekerja. Karena peluang pembelinya (pasar) memang tidak cuma penduduk di dalam negeri sendiri, tetapi hingga manca negara. Mudah saja mempercayai hal itu sebab begitu banyak negara tidak mempunyai wilayah laut, tapi penduduknya pengkonsumsi ikan kelas satu. 

Namun salah satu pertanyaan pentingnya, bagaimana kondisi ekonomis penduduk di negeri berlimpah ruah harta laut ini dikaitkan pencapaian kesejahteraan bersumberkan potensi ekonomi di laut tersebut? Dengan kata lain bagaimana caranya supaya 40 juta penduduk bisa mengail dan mencedok tumpukan dolar dan rupiah dari laut Nusantara tersebut?

Berdasarkan data Survei Sosial dan Ekonomi Nasional/Susenas 2013 (Badan Pusat Statistik) diketahui hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga berprofesi sebagai nelayan. Jumlahnya sekitar 1,4 juta kepala rumah tangga nelayan.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Indonesia sekitar empat orang. Maknanya, ada sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan. Lalu berapakah pendapatan mereka? Susenas (BPS) menjawab hanya Rp 560.000 per bulan. 

Berapa jumlah petani gurem, yang lahannya 0,3 hektar, di Indonesia? Catatan-catatan bersumber survei-survei resmi (BPS) menyebutkan sekiar 26 juta jiwa. Pendapatan mereka sangat minim, kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman pekan pertama Maret lalu. Dari lahan 0,3 hektar, para petani rata-rata mengantongi Rp 200.000 perbulan. 

Karena kecilnya pendapatan, jumlah petani setiap tahunnya berkurang, kata Amran seraya mencemaskan akan berkurangnya produksi padi nasional. Apakah para petani gurem itu lalu menjadi nelayan? Tidak juga.

Jika seorang nelayan dan petani bertanggung jawab atas isteri dan dua anak, maka terdapat sekitar 150 juta jiwa penduduk Indonesia yang miskin. Kita bisa hitung sekarang berapa belanja harian mereka. Di bawah Rp 5.000 per hari. Ini suatu ironi tajam sarkaistik bila dikaitkan dengan pendapatan per kapita Indonesia yang 4.000 dolar AS per tahun. Artinya pendapatan per kapita itu dibantu pendpatn orang-orang kaya raya.

Tidak ujug-ujug, setelah menyaksikan gambaran kondisi sosio-ekonomis memprihatinkan itu, para kaum papa terjun begitu saja ke laut mencedok dolar yang disebut Presiden Jokowi di atas tadi. Di sini mutlak diperlukan teknik, bahkan modal dan kebijakan formal. Singkatnya 40 juta lowongan tersedia di lau-laut Nusantara itu memerlukan pekerja yang berkualitas.

Mencapai kualitas, kita berpendapat, seseorang perlu menjalani pendidikan memadai yang tepat kena dengan peluang pekerjaan yang ada demi meningkatkan kesejahteraan. Dan Lembaga Sekolah Tinggi Perikanan, misalnya, yang sekarang ini dibangun pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan), musti diperbanyak. Namun pemerintah perlu pula menyediakan sekolah menengah perikanan lebih banyak lagi. Begitu pula institusi pendidikan bidang lain seperti pertanian, pariwisata, teknik, kesehatan dan lain-lainnya.

Kita mungkin tertinggal mengembangkan pendidikan vokasi ini namun masih lebih baik dari pada tidak sama sekali. Pendidikan vokasi, selain penguatan soft skill bagi peserta didik, bukan hanya untuk memampukan orang terjun ke laut menangkap ikan, tetapi juga merupakan tuntutan di dunia internasional, minimal di lingkup MEA--Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Setiap tahun 600.000 sarjana menganggur. Bila diakumulasi terus dari tahun ke tahun berapa juta sarjana yang menganggur. Keadaan demikian, sebagaimana spirit dan roh Jokowi-JK di atas tadi, mutlak diputus, dihentikan. Salah satu cara menghentikannya adalah dengan mengaplikasikan konsep pendidikan vokasi.

Mengatasi ledakan tenaga kerja sementara di sisi lain kita punya laut yang kaya raya, pendidikan vokasi betapa sangat dibutuhkan. Pendidikan yang menjadikan output-nya siap sebagai nelayan profesional.  

Pendidikan model ini lebih murah dan lebih cepat mendapatkan pekerjaan layak. Ingat, tidak semua pemuda-pemudi mampu menempuh jalur akademik bidang-bidang keinsinyiuran, arsitektur, keperawatan, dokter, dokter gigi, profesionl pariwisata, surveyor dan akuntansi, yang mendapatkan tempat "basah" di pasaran tenaga kerja MEA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : Hila Japi
Editor : Farida Denura