• News

  • Kesra

Pengungsi Ahmadiyah Mataram Tak Dapat PKH, Ini Penjelasan Pemkot

Penerima Program Keluarga Harapan memperlihatkan kartu yang mereka miliki.
Dok. Kemensos
Penerima Program Keluarga Harapan memperlihatkan kartu yang mereka miliki.

MATARAM, NNC - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah mengkoordinasikan warga pengungsi Ahmadiyah yang berada di kota itu sebagai penerima bantuan pangan nontunai dan program keluarga harapan.

"Selama ini, mereka memang belum terakomodasi sebagai penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH), karena status mereka masih pengungsi meskipun sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) sebagai warga Mataram," kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang di Mataram, Kamis (8/2/2018).

Belum terakomodasinya sebanyak 144 jiwa warga Ahmadiyah tersebut menjadi pertanyaan pihak Kantor Sekretariat Presiden (KSP) dalam sebuah rapat koordinasi yang telah dihadirinya belum lama ini di Jakarta.

Martawang menilai, tidak terakomodasinya warga Ahmadiyah yang berada di Lingkungan Majeluk bukan karena tidak menjadi prioritas melainkan karena masih banyak warga asli di lingkungan tersebut yang dinilai berhak menjadi sasaran sesuai dengan basis data terpadu (BDT).

Namun demikian, dalam forum tersebut pihaknya juga telah meminta kepada aparat KSP untuk melakukan pendataan langsung dan melakukan intervensi kepada warga Ahmadiyah tentunya dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintah kota setempat sehingga dikeluarkan SK dari Dinas Sosial Provinsi NTB untuk ditindaklanjuti.

Dengan demikian, mereka bisa terakomodasi menjadi sasaran PKH dan BPNT serta berhak mendapatkan tiga kartu dari pemerintah yakni kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS).

"Terkait dengan itu, kami juga telah mengusulkan untuk mempercepat penerbitan kartu tersebut dari masing-masing kementerian, seperti Kementerian Kesehatan untuk KIS, Kementerian Pendidikan KIP dan Kementerian Sosial untuk program BPNT dan PKH atau KKS," ujarnya, dilansir Antara.

Usul yang disampaikan itu, katanya, telah disepakati sehingga diharapkan tim dari KSP akan turun ke lokasi transito sebagai tempat pengungsian warga Ahmadiyah dalam bulan Februari ini.

Di sisi lain, lanjut Martawang, pemerintah kota juga mengusulkan agar pemerintah dapat mencarikan solusi tempat tinggal bagi mereka karena mereka sudah bertahun-tahun mengungsi di lokasi itu.

Dengan catatan, mereka harus menyebar tidak lagi tinggal pada satu tempat atau eksklusif. "Untuk dibuatkan rumah khusus di wilayah tertentu kami tidak rekomendasikan karena hal itu akan semakin membuat mereka hidup eksklusif," katanya.

"Tetapi, apabila mereka mau tinggal secara terpisah misalnya sebagian di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau di beberapa lingkungan lainnya, pemerintah kota akan memberikan dukungan terhadap hal itu," katanya.

Sementar Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh yang dikonfirmasi terkait belum terakomodasinya warga Ahmadiyah sebagai penerima BPNT mengatakan, meskipun demikian namun pemerintah kota telah memberikan berbagai hak dasar sebagai warga kota.

Pemerintah kota sudah memberikan identitas atau KTP sebagai warga Mataram sehingga program dari pemerintah kota seperti pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis bagi anak-anak mereka tetap didapatkan.

"Ketika mereka sakit dan anak-anak mereka ingin bersekolah di Mataram, mereka tetap diperlakukan sama dengan warga kota lainnya," katanya.

Editor : Lince Eppang