• News

  • Kesra

Kemendikbud Pastikan Rumah DP 1 Persen Bagi Guru Tepat Sasaran

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Hamid Muhammad
Mendikbud
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Hamid Muhammad

JAKARTA, NNC - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pastikan rumah dengan Down Payment (DP) mulai 1 persen bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tepat sasaran.

Seperti diketahui, Bank Rakyat Indonesia (BRI) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) dan Kredit Pemilikan Properti (KPP) untuk GTK di seluruh Indonesia.

Selain itu, suku bunga dalam pemberian fasilitas KPRS untuk Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah sebesar lima persen selama masa tenor, atau sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 21/PRT/M/2016.

"Tepat sasaran, pasti tepat. Guru-guru yang memang berminat bisa peroleh KPR baik subsidi maupun non subsidi. Ada tim dari Kemendikbud dan BRI," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) GTK Hamid Muhammad, saat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program KPRS dan KPP di Kantor Kemendikbud, Jumat (27/4/2018).

Kata Direktur Konsumer Bank BRI Handayani, pihaknya dan Kemendikbud sama-sama akan melakukan penilaian dan mendata para guru yang belum memiliki rumah.

"Kami terbuka sekali bagi program KPR subsidi dan non subsidi, juga yang renovasi rumah. Karena ada data sudah dari Kemendikbud, data terakurat, pasti tepat sasaran," tegas Handayani.

Kata Handayani, pihaknya bersama Kemendikbud akan memulai program pada sekitar 2000 guru. Program juga akan dimulai dengan pilot project di sejumlah daerah daerah Terdepan, Terluar dan Terisolasi (3T), meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Jawa Timur.

Adapun syarat pengajuan KPRS GTK cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Surat Penawaran dari pengembangan atau developer. Sedangkan untuk KPP, syarat-syaratnya diantaranya KTP, KK, NPWP, Surat Penawaran dari pengembangan atau developer untuk rumah baru/primary atau surat penawaran dari calon penjual untuk rumah secondary.

"Program ini dapat dilakukan oleh seluruh GTK di Indonesia. Jadi boleh bagi GTK yang sudah memiliki penghasilan tetap, guru yayasan juga tapi yang punya penghasilan tetap. Karena pasti ada jaminan, bahwa guru itu mengajar dan punya penghasilan tiap bulan," kata Hamid.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli