• News

  • Kesra

PBNU: Ungkap Kebenaran 1965 Bisa Mengoyak Kedamaian

Logo resmi Nadhatul Ulama (nu.or.id)
Logo resmi Nadhatul Ulama (nu.or.id)

CIREBON, NETRALNEWS.COM - Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama ( PBNU) Robikin Emhas mengatakan, rekonsiliasi secara alamiah jauh lebih baik dilakukan berbagai pihak yang terlibat peristiwa 1965. 

Menurutnya, keputusan  Pengadilan Rakyat Internasional (International People's Tribunal/IPT) di Den Haag tidak perlu disikapi berbagai pihak dengan mengungkap kebenaran.

"Justru kalau kemudian ada upaya mengungkap kebenaran akan terjadi klaim maka bisa mengoyak rasa kedamaian, ketentraman. Kalau kemudian rasa kedamaian itu terkoyak maka tentu saja rasa keadilan masyarakat juga bisa terkoyak," kata Ketua Bidang Hukum PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Minggu (23/7/2016).

Lanjut Robikin, sebenarnya rekonsiliasi secara alamiah telah berjalan dengan baik. Karenanya, sebagaimana dalam kaidah Islam kedudukan tertinggi dalam hubungan manusia ketika terjadi peristiwa tertentu maka bukan hanya memafkan tapi juga sekaligus harus dilupakan,ungkapnya. 

"Kalau kemudian orang tidak melupakan peristiwa yang dialami saya kira sulit sekali orang bisa mengikhlaskan apa yang terjadi, maka tidak tercapailah subtansi dari maaf-memaafkan itu, jadi selesai sampai disitu," tegasnya. 

Pernyataan demikian menanggapi putusan IPT yang saat ini sedang hangat diperbincangkan di publik bahkan kedua negara terkait. 

Robikin Emhas mengatakan, PBNU tidak melihat hal itu serius. Sebab IPT bukan pengadilan resmi yang didirikan oleh berbagai negara, tapi merupakan pengadilan partikelir.

"Karena bersifat partikelir itu, maka putusannya tidak memiliki kekuatan mengikat kepada negara dan pihak lain. Sehingga Indonesia juga tidak terikat pula, tidak ada konsewensi hukum apa-apa terkait putusan itu," tutup Robikin.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Firman Qusnulyakin