• News

  • Kesra

KPAI: Trafficking dan Eksploitasi Anak 2018 Modusnya Semakin Sulit Diidentifikasi

 Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto,
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto,

JAKARTA, NNC - Kejahatan trafficking dan eksploitasi pada anak termasuk merupakan kejahatan kemanusiaan transnasional yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Ia bekerja lintas kota antar daerah, serta antar Negara dengan melibatkan sindikat yang terorginisir.

Demikian dikatakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto, Senin (22/10/2018).

"Pada 2018 modusnya semakin pelik dan sulit untuk diidentifikasi. Dalam catatan KPAI kasus tersebut diantaranya modus pengantin pesanan," kata Susanto.

Kasus modus pengantin pesanan diduga marak di perbatasan Kalimantan Barat dan yang sedang dipantau adalah yang terjadi di Jawa Barat, Purwakarta. Dari 16 orang korban 3 diantaranya usia di bawah 18 tahun, dan hingga kini belum dipulangkan dari Tiongkok.

Berikutnya, prostitusi melibatkan anak di bawah umur kini dimudahkan oleh fasilitas media sosial. Seperti kasus yang terjadi di Apartemen kalibata City Jakarta selatan banyak remaja yang dilacurkan, remaja menjadi terapis pijat plus-plus dengan menggunakan iklan di media sosial yang dikendalikan oleh para mucikari.

"Prostitusi melibatkan anak di bawah umur kini dimudahkan oleh fasilitas media sosial. Diantaranya pada bulan Oktober ini telah digagalkan pengiriman calon terapis plus-plus ke Bali oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta," kata Susanto.

Data KPAI hingga September 2018, menunjukkan angka trafficking dan eksploitasi anak didominasi oleh anak korban prostitusi sebanyak 80 kasus. Angka tersebut kemudian disusul dengan korban eksploitasi pekerja 75 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial anak 57 kasus dan, anak korban trafficking 52 kasus.

"Jumlah total ada 264 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap praktik perdagangan orang harus dilakukan seluruh Kementerian/Lembaga dan penegakan hukum lebih optimal," terang Susanto.

Padahal, kata Susanto, larangan perdagangan orang telah diatur sesuai dengan mandat Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (PTPPO) dengan sanksi maksimal 15 tahun dan diwajibkan membayar restitusi. Serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan sanksi paling lama 15 tahun plus denda.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Wulandari Saptono