• News

  • Kesra

Ombudsman RI Beberkan Potensi Penyiksaan yang Dialami Narapidana

Ilustrasi
Telegraph
Ilustrasi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ninik Rahayu beberkan berbagai potensi penyiksaan tidak manusiawi yang dialami narapidana. Salah satu potensi adalah maladministrasi pelayanan publik untuk narapidana yang berdampak pada diskriminasi dan penyimpangan prosedur.

Pernyataan ini disampaikan Ninik, selain permasalahan overload atau kelebihan kapasitas di tahanan. Para narapidana juga kehilangan hak atas kesehatan karena tidak tersedianya dokter 24 jam dan baru bisa mendapatkan akses tim medis melalui sistem rujukan.

"Maladministrasi juga dalam pemenuhan informasi. Jadi narapidana tidak disampaikan berapa lama waktu putusan dia dipenjara secara satu-satu, jadi disampaikamnya tunggu kalau sudah ramai-ramai," kata Ninik, saat Konferensi Pers Hari Anti Penyiksaan di Kantor Komnas HAM, Selasa (25/6/2019).

Ninik juga mencontohkan, ada seorang narapidana yang seharusnya ditahan selama dua tahun, tetapi ternyata menjadi empat tahun karena maladministrasi informasi. Tetapi ternyata tidak sampai disitu, ada pula hal memprihatinkan lainnya yakni terkait pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hati. 

"Ada yang air minum dan air mandi harus beli, karena air ada yang kotor. Makanan sementara ada perbaikan, agak cukup yakni 14-16 ribu untuk tiga kali makan," jelas dia.

Terkait hukuman mati, Ninik juga ungkap masih terjadi maladministrasi dalam prosesnya. Pada aturan, dua kali 24 jam, narapidana harus tahu penetapan waktu eksekusi, tapi kenyataan dalam penerapannya tidak sesuai. 

"Mereka (narapidana) tidak diberi tahu sesuai proposional waktu (terkait waktu eksekusi hukuman mati). Jadi maladministrasi ini potensi terjadinya penyiksaan tidak manusiawi," tegas dia.

Hari Anti Penyiksaan

Untuk diketahui, setiap 26 Juni di seluruh dunia, komunitas internasional memperingati Hari Anti Penyiksaan, sebuah momen yang berawal dari langkah penting Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mulai memberlakukan Konvensi Anti Penyiksaan pada 26 Juni 1987. Momen tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa penyiksaan, tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah perbuatan ilegal secara universal.

Di saat yang sama, tanggal tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan dukungan bagi para korban dan penyintas penyiksaan di seluruh dunia. 

Menyambut moment tersebut, Komisi Nasionai Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama-sama mengadakan kegiatan dialog publik untuk merefleksikan pentingnya pencegahan penyiksaan. 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Nazaruli

Apa Reaksi Anda?