• News

  • Kesra

Menteri LHK: Kerap Gunakan Pakaian Adat, Bukti Cinta Jokowi pada Masyarakat Adat Nusantara

Perayaan 20 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2019.
NNC/Martina Rosa
Perayaan 20 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2019.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar menghadiri Perayaan 20 Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) 2019. Kedatangannya dalam acara tersebut bukan tanpa alasan, melainkan mewakili kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah ada agenda ke luar negeri.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti sampaikan salam Jokowi pada masyarakat adat. Salam disampaikan karena sudah beberapa tahun Jokowi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) telah sinergi dalam tangani masalah masyarakat adat.

"Pak Jokowi pernah bilang 'masyarakat adat adalah kawan-kawan saya semua Ibu Nurbaya'. Artinya, begitu cinta dan sayangnya Pak Jokowi kepada masyarakat adat kita," ujar Menteri Siti saat memberi sambutan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Disampaikan Menteri Siti, cinta dan sayang Jokowi pada masyarakat adat ditunjukkan dengan pakaian yang kerap digunakan saat menghadiri berbagai acara. Misalnya saja saat perayaan Hari Kemerdekaan, dan dalam agenda lainnya. "Kemana-mana pakai pakaian adat, sebuah simbolik," sambung dia.

Diakui Siti, pihaknya juga tidak berdiam diri atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat yang belum kunjung disahkan.

"Saya setuju, harus semangat dan tidak boleh berhenti berjuang. Jadi saya bersyukur bisa bersama dan mengikuti perkembangan masyarakat hukum adat," tegas Menteri Siti.

Ini dikatakan menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi yang menyatakan bahwa belum di sahkannya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat karena masyarakat adat masih dianggap ancaman. Artinya dialog dan komunikasi AMAN dengan negara diklaim belum efektif, sehingga masih dianggap musuh.

Rukka juga mengaku pihaknya tidak mendapat resume jawaban terkait pembahasan RUU dari pemerintah, dan diketahui malah tertahan di Kementerian Politik, Hukum, dan HAM.

"Saya tidak yakin masyarakat adat dianggap ancaman. Jokowi sayangi hukum adat kita dan saya sangat yakin bahwa bagi presiden yang penting dilakukan adalah artikulasi kepentingan dengan baik dan tepat, namun berdasar pengetahuan ilmu yang tidak mudah," jelas dia.

Pada kesempatan tersebut, berbagai unsur masyarakat adat juga menyerahkan peta wilayah adat seluas 10,56 juta hektare kepada pemerintah, diwakili Menteri LHK. Peta tersebut diharap AMAN diterima baik oleh pemerintah dan bisa masuk dalam one map Indonesia, sehingga bisa menjadi landasan kebijakan apabila akan mengambil keputusan terkait pembangunan di masa depan

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P