• News

  • Kesra

KPAI Pantau Audisi Bulutangkis Djarum di Purwokerto, Ini Hasilnya

Sitti Hikmawatty
Netralnews/Martina Rosa
Sitti Hikmawatty

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty mengatakan, pihaknya telah melalukan pemantauan Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis Djarum di Purwokerto.

Dalam proses audisi, diakui Hikma telah ada beberapa perubahan diantaranya penggunaan seragam peserta yang sudah tidak berlogo Djarum. Seragam peserta menjadi didominasi putih merah dan bukan merah hitam lagi.

"Ada yang menggunakan pakaian, dimana punggung disemati peniti dan penutup logo Djarum. Dari denormalisasi sudah mulai, meski masih ada, tapi sudah berkurang," kata Hikma, saat dihubungi Netralnews, Selasa (10/9/2019).

Hikma melihat bahwa kasus polemik audisi ini hanya masalah kemauan Djarum saja, karena terbukti apabila mau melakukan perubahan ternyata audisi tetap bisa dilakukan. Menurutnya saat ini yang bisa dilakukan adalah uji komitmen, apakah Djarum komitmen menjadikan audisi menjadi CSR atau promosi produk Djarum.

Tidak hanya memantau audisi, KPAI juga mengaku telah menemui Pemda setempat yang mengapresiasi bahwa kegiatan audisi berjalan lancar. Dilakukan juga pertemuan dan diskusi dengan para mahasiswa, yang dilanjutkan dengan adanya langkah kajian-kajian mengenai polemik audisi Djarum dan kaitannya dengan perlindungan anak.

"KPAI disini bertindak berdasarkan hukum, seperti halnya Polisi yang menilang pelanggar lalu lintas. Karena ngotot melanggar, maka disemprit dan disampaikan aturannya," kata Hikma.

Ketika dipaparkan berbagai aturan, nyatanya Djarum malah menghentikan audisi pada tahun mendatang, sehingga 2019 jadi tahun terakhir penyelenggaraan audisi umum.

"Disampaikan, ada aturannya dan ternyata Djarum memilih berhenti lakukan audisi umum. Jadi tinggal ditanya, yang tidak berkomitmen siapa?," tegas Hikma.

Menurut Hikma, dalam menghadapi polemik ini perlu tindakan duduk bersama dengan kepala dingin. Namun bagi Hikma, yang terjadi malah pembelokkan isu bahwa pihaknya dianggap menilai anak alami eksploitasi karena bulutangkis, padahal bagi KPAI kesalahan ada pada proses audisi yang ditumpangi eksploitasi anak menjadi brand image Djarum dengan pakaian yang dikenakan peserta.

Adapaun dua hal pokok yang mendasari KPAI menyoal soal audisi bulutangkis yang dilakukan Djarum Foundation untuk dihilangkan yakni : Pertama, unsur eksploitasi, dimana tubuh anak tidak dijadikan media promosi gratis (unsur eksploitasi ekonomi, pasal 66 UU Nomor 35 tahun 2014).

Kedua adalah unsur denormalisasi produk rokok, dimana anak dikenalkan bahwa rokok merupakan produk normal dengan menjadikan mereka “sahabat yang tidak berbahaya”, memungkinkan anak bercengkrama dengan riang gembira dengan zat yang semestinya mereka jauhi.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Tommy Satria Ismaya Cahya