• News

  • Kesra

KPAI Nyatakan Dukung Usia Perkawinan 19-19

Ketua KPAI Susanto.
Istimewa
Ketua KPAI Susanto.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menyatakan, mendukung sepenuhnya Badan Legislatif DPR yang telah menyepakati usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 

Kata Ketua KPAI Susanto, usia 19 tahun adalah usia minimal seseorang menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan. KPAI menilai hal ini merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia.

Sebelumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah merugikan hak konstitusional. Dinyatakan anak yang berumur 16 tahun dapat dinikahkan, dan dalam hal ini lebih spesifik pada anak perempuan yang berumur 16 tahun. 

Kehadiran pasal aquo menunjukan bahwa negara masih memperbolehkan adanya perkawinan anak khusus anak perempuan yang mengakibatkan jaminan hak konstitusional berupa batas usia kawin untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar hal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan diberikan waktu tiga tahun untuk mengubah ayat tersebut. 

" KPAI berharap pada sidang paripurna nanti keputusan Baleg DPR tentang usia perkawinan yaitu 19 tahun akan disahkan. KPAI menilai keputusan ini menjadi kado terbaik bagi anak-anak Indonesia dari DPR RI masa bakti Periode 2014-2019 di akhir periodenya," kata Susanto, Kamis (12/9/2019).

Kata Susanto, secara norma hukum, Negara mensyaratkan usia perkawinan melebih usia anak. Sehingga diharapkan hal ini dapat mendorong tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs), berkurangnya angka kematian ibu dan balita, berkurangnya stunting, dan meningkatnya kualitas keluarga Indonesia. Upaya Negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan baik dengan prasyarat perkawinan yang jauh lebih memadai. 

" KPAI juga mengapresiasi ayat pentingnya mendengarkan para pihak yang mengajukan dispensasi nikah karena hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pihak dimintakan dispensasi dalam keadaan mendesak dan bukan lagi karena hal-hal yang disalahgunakan," terang dia.

KPAI harap, capaian norma hukum usia perkawinan ini diikuti dengan upaya edukasi pendewasaan usia perkawinan. Edukasi dapat dilakukan oleh dan untuk semua elemen masyarakat dan bergandengan tangan dengan pemerintah.

"Upaya masif ini perlu dilakukan di semua tempat, baik di sekolah, masyarakat, kelompok agama, dan lintas sectok lainnya," tutup Susanto.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Widita Fembrian