• News

  • Kesra

Seorang Anak Diduga Alami Eksploitasi Seksual oleh Pejabat di Kabupaten Buton

Ilustrasi eksploitasi seksual pada anak.
Istimewa
Ilustrasi eksploitasi seksual pada anak.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seorang anak berusia 15 tahun, yang dirahasiakan namanya diduga menjadi  korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual di Kabupaten Buton Utara. Kasus ini lantas telah masuk di meja Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI).

Kata Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah, keluarga korban mengadukan peristiwa tersebut dan menurutnya hingga saat ini korban dalam kondisi yang tertekan. 

"Dalam berbagai media di lansir bahwa korban mengalami persetubuhan dan pencabulan eksploitasi seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat tinggi yang belum diperiksa oleh pihak kepolisian hingga saat ini," kata Ai, Kamis (10/10/2019).

Di sisi lain, perantara yang diduga memfasilitasi pertemuan korban dan pelaku LW (31 tahun) sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kabupaten Muna. KPAI mengapresiasi langkah cepat yang sudah dilakukan Kepolisian dan mendorong agar mengungkap seluruh peristiwa kejahatan ini.

KPAI lantas berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Deputi Perlindungan Anak untuk  mengefektifkan langkah penanganan rehabilitasi dan perlindungan khusus pada korban dengan mensinergikan peran bersama Forum Pengada Layanan Kabupaten Muna, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sultra, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kerangka perlindungan saksi dan korban.

Kemarin, (9/10/2019), KPAI mendatangi Direktorat Tindak Pidanan Umum Bareskrim Mabes Polri unit TPPO untuk berkoordinasi penanganan jalur hukum dugaan TPPO yang menyasar anak di bawah umur sesuai dengan mandate UU NO 21/2007 tentang PTPPO. 

Kata Ai, pihaknya meminta seluruh pihak yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak bersama-sama memenuhi hak perlindungan khusus ini, termasuk perlindungan keluarganya yang sudah melapor.

"Dalam hal ini termasuk aparat penegak hokum kami mendatangi Kepolisian Mabes Polri agar turut memberi perhatian dan mengasisteni kasus yang sedang bergulir ini agar mendukung proses -prosesnya dengan menggunakan persepsi yang sama yakni perlindungan pada anak korban TPPO," terang Ai.

Ai juga menyatakan di pasal 12 UU No 21/2007 tentang PTPPO bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban TPPO, akan dikenai pidana, 15 hingga 20 tahun.

Untuk itu, KPAI mengawasi dua hal yang sangat urgen dalam kasus ini yakni hak pemenuhan perlindungan khusus anak dan menghormati proses hokum yang sedang berjalan agar mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

"Sehingga publik mampu mengambil pelajaran berharga bahwa anak tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang sebab mereka memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan tanpa diskriminasi," ujar Ai.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Widita Fembrian