• News

  • Kesra

Advisor Kasus Gigitan Ular WHO: Harus Ada UU Jual-Beli Hewan Berbisa

Pakar Penanganan Gigitan Ular Dr dr Tri Maharani Msi SpEM.
Netralnews/Martina Rosa
Pakar Penanganan Gigitan Ular Dr dr Tri Maharani Msi SpEM.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Penanganan Gigitan Ular Dr dr Tri Maharani Msi SpEM mengatakan, harus ada Undang-undang ( UU) terkait jual-beli hewan berbisa, khususnya dalam transaksi secara online. 

Diakui Dr Maha, sapaannya, usulan ini pernah disampaikan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, karena diklaim sebagai prioritas. 

Selain UU terkait penjualan hewan berbisa, regulasi juga harus mencakup aturan penjualan berbagai hewan yang memiliki risiko. Dicontohkan Dr Maha adalah Python, meski tidak berbisa, ular tersebut memiliki risiko membelit dan menelan. 

"Jadi sebetulnya harus ada perundang-undangan untuk jual-beli hewan berbisa atau hewan yang memiliki risiko," kata Dr Maha pada Netralnews di Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Menurut Dr Maha, dengan adanya UU jual-beli hewan berbisa dan berisiko membuat masyarakat berpikir ulang untuk memelihara hewan tersebut. Apalagi, saat ini belum ada komunitas reptil yang secara khusus memiliki dokter hewan untuk konsultasi. 

" Indonesia ini harus mengatur bagaimana jual-beli hewan berbisa, selain itu bagaimana aturan atraksi hewan berbisa. Atraksi yang banyak dilakukan di Indonesia itu juga punya risiko menghilangkan nyawa seseorang," tegas Advisor kasus gigitan ular World Health Organizatiom ( WHO).

Menurutnya, atraksi hewan berbisa saat pertunjukan dan disiarkan di media mampu memicu keinginan seseorang untuk memelihara hewan tersebut. Apapagi bila pertunjukkan tersebut ditonton oleh anak-anak, akan menarik perhatian dan bisa timbul keinginan pula untuk memiliki.

"Undang-undang itu akan menjadi sebuah solusi untuk masalah-masalah ini. Misalnya zaman dulu orang-orang disuruh pakai helm tidak mau, akhirnya dibuat undang-undang semua yang naik motor, jadi pakai helm," jelas dia.

Pernyataan ini disampaikan Dr Maha, pasapnya menurut Data Remote Envenomation Consultation Services (RECS) 2018 menunjukkan, angka kasus gigitan ular berbisa mencapai 135 ribu kasus per tahun. Posisinya berada di bawah HIV/AIDS dengan 191 ribu kasus dan di atas kanker, yang angkanya capai 133 ribu.

Berdasarkan data tersebut, kasus gigitan ular masuk 10 besar penyakit terbanyak, yang sayangnya terabaikan. Maka dari itu WHO menggaungkan kasus gigitan ular berbisa sebagai Neglected Tropical Desease (NTD).

Ditambahkan Dr Maha, tercatat sejak Januari 2019 hingga 11 Oktober 2019, kasus gigitan ular di Indonesia telah menelan korban meninggal sebanyak 45 orang. 

Dr Maha juga membagikan salah satu kisah kasus gigitan ular akibat membeli secara online. Kasus ini terjadi pada anak SMA yang membeli Ular Blue Insularis dari Kepulauan Komodo. 

Pamer kepada teman-teman, ular yang berwarna biru tersebut dibawa ke sekolahnya. Ular pun mengigit siswa tersebut dan siswa masuk ke rumah sakit. 

"Dokter heran, kok aneh, ternyata Blue Insularis punya venom yang berbeda dengan Insularis yang biasa dan itu tidak diketahui oleh semua orang," kata Dr Maha.

Apabila tidak ada UU yang diharapkan, maka orang tidak tahu seberapa berat bisa apabila tergigit, tidak tahu harus pergi kemana, apabila ke rumah sakit juga kasus gigitan ular bisa dianggap sama padahal tiap jenis ular berbeda dan berbeda pula penanganannya.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Widita Fembrian