• News

  • Kesra

GAMKI: Menyembah Tuhan di Rumah Ibadah kan Bukan Perbuatan Kriminal

Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik
IndonesiaSatu
Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) angkat bicara terkait penyegelan gereja di beberapa daerah yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik yang juga anggota DPR ini mengatakan, hal itu tidak dapat dibenarkan. 

Menurutnya, semua warga negara Indonesia berhak memiliki keyakinan. Tidak dapat dibenarkan apabila masih ditemukan ada gereja atau rumah ibadat yang disegel oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang tidak senang dengan kehadiran gereja ataupun rumah ibadah agama lainnya.

“Menyembah Tuhan di rumah ibadah kan bukan perbuatan kriminal. Itu hubungan kita kepada Sang Pencipta Jagat Raya ini," tegas Wandik, dalam keterangan tertulisnya pada Netralnews, Minggu (13/10/2019).

Kata Wandik, rakyat Indonesia mengklaim dirinya sebagai masyarakat yang Pancasilais, yang menempatkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai filosofi dasar negara pertama, yang mendahului prinsip-prinsip yang lainnya. "Jadi jangan ada lagi rasa benci dan mengganggu,” sambung Wandik.

Pernyataan tersebut disampaikan Wandik pada acara Pengukuhan dan Serah Terima Kepengurusan DPP GAMKI. Acara turut dihadiri dan diberi kata sambutan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Jumat (11/10/2019).

Hadir pula dalam acara tersebut Ketua MPO GAMKI Michael Wattimena, Sekretaris MPO Johan Rahantoknam, anggota DPR Komarudin Watubun, Ketua Umum DPP KNPI Noer Fajriansyah, Sekjend GP Ansor Adung A Rochman, mantan Ketua Umum DPP GAMKI Alex Paath, senior-senior GAMKI, dan tamu undangan dari berbagai organisasi kepemudaan dan gereja.

Dalam pidatonya, Wandik juga menyinggung tentang kemudahan dalam penguasaan lahan yang diberikan negara kepada investor justru banyak merugikan masyarakat adat. 

Menurut Wandik, tidak jarang di sejumlah kawasan konsesi milik korporasi, secara nyata menduduki dan merampas kawasan hutan adat masyarakat dan disertai dengan intimidasi dan bahkan kekerasan.

Potret penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi terhadap lahan hutan masyarakat adat, selalu diperkuat dengan kehadiran aparat kepolisian dan militer.

“Aparat itu sudah menjadi pengayom kepentingan korporasi, bukan lagi lagi menjadi pelindung masyarakat yang rentan terhadap korban kekerasan,” kata Wandik.

Dikatakan Wandik, pihaknya berharap kepada gereja agar selalu membantu masyarakat adat melalui peran pelayanan yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan negara, baik di pusat maupun di daerah. Sehingga hak-hak umat yang masih hidup dari tradisi hutan adatnya, tidak menjadi korban keserakahan kepentingan investasi.

“Permasalahan bangsa yang secara kontekstual dihadapi oleh seluruh umat, Gereja, dan bahkan seluruh rakyat Indonesia juga menjadi catatan penting bagi DPP GAMKI, untuk terus kami perjuangkan,” tegas Wandik.

 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati