• News

  • Kesra

Kepala Sekolah Berkontribusi Tingkatkan Mutu Pendidikan

Para pembicara dari kiri ke kanan, Sri Winarni, Dra. Itje Chodijah,dan Yaya Kardiawarman. (istimewa)
Para pembicara dari kiri ke kanan, Sri Winarni, Dra. Itje Chodijah,dan Yaya Kardiawarman. (istimewa)

[JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala sekolah teladan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sekolah dan mutu pendidikan.

Kepala sekolah yang efektif terbukti memiliki karakteristik yang dapat memimpin secara berkelanjutan dalam menyesuaikan rancangan (re-design) sekolah mereka, menyediakan pengembangan keprofesian yang efektif, terlibat dalam evaluasi dan proses pengembangan sekolah secara rutin dan memikirkan kembali sasaran, prioritas, keuangan, kurikulum dan pedagogi.

Demikian yang mengemuka dalam  acara Kopi Darat, Kongkow Pendidikan: Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat #19 dengan topik “Kepala Sekolah: Tata Kelola, Otorita dan Peranannya sebagai Penentu Kualitas Sekolah” yang diselenggarakan, Rabu (27/4/2016).

Para nara sumber dalam  Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat #19 dengan topik “Kepala Sekolah: Tata Kelola, Otorita dan Peranannya sebagai Penentu Kualitas Sekolah” yang diselenggarakan, Rabu (27/4/2016) dari kiri ke kanan,  Sri Winarni, SPd, MH, Kepala Sekolah SDN Sumbergondo 2, Batu, Jawa Timur, Dra. Itje Chodijah, MA, Pakar Pendidikan & Dewan Pertimbangan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Yaya Kardiawarman, Component 2 Manager Education Quality Australia's Education Partnership with Indonesia School, System and Quality (SSQ).

Dalam sistem pendidikan yang terdesentralisasi, peran kepala sekolah menjadi sedemikian penting. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 44/2002, yang mengamanatkan manajemen berbasis sekolah, menempatkan manajemen pendidikan pada sekolah, membuat kepala sekolah menjadi pengambil keputusan utama.

Seiring hal tersebut, kepala sekolah telah diberikan peranan dalam berbagai bidang termasuk keuangan dan penganggaran sekolah, manajemen pegawai, perencanaan sekolah dan pengembangan kurikulum.

Karena tanggung jawabnya yang besar, kepala sekolah di Indonesia perlu ditingkatkan keterampilannya, diberi pelatihan dan dibekali pengetahuan mengenai cara mengelola sekolah dan sumber daya secara efektif.

Saat ini Kepala sekolah terlihat sudah melakukan persyaratan administrasi dan kebijakan pendidikan secara rutin, namun tanpa keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang mendidik.

Hal ini seperti digambarkan dalam paparan Michael Fullan, seorang pakar internasional untuk pengembangan profesional kepala sekolah dan Profesor Emeritus di Ontario Institute for Studies in Education di Canada mengenai optimalisasi dampak kepala sekolah.

Fullan menekankan belum pernah ada keadaan di mana peran seorang kepala sekolah sedemikian dinamis dalam menghadapi hal-hal yang tak terprediksikan, di mana kepala sekolah harus mampu menangani banyak ambiguitas sembari menampilkan sifat seorang pemimpin pembelajar yang solid.

Pendidikan keprofesian bagi kepala sekolah juga seringkali kurang memadai dan diwujudkan sekedar sebagaisosialisasi dokumen kebijakan. Kompetensi manajerial dan pengawasan akademis seorang kepala sekolah terbukti lebih rendah dibandingkan kompetensi lainnya.

Lebih jauh, desentralisasi memungkinkan terciptanya sistem di mana kepala sekolah diangkat bukan karena prestasi kerja dan pengalamannya, melainkan karena nepotisme dan manipulasi.

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyadari pentingnya pegembangan kepala sekolah teladan.

Permendiknas 28/2010 diterbitkan guna menetapkan dasar hukum bagi persiapan, sertifikasi, penerimaan dan pengangkatan, serta penilaian kinerja kepala sekolah.

Serangkaian program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) telah diperkenalkan bagi guru-guru, termasuk guru-guru yang layak menjadi kepala sekolah.

PPKS dilakukan untuk menyiapkan para guru yang layak menjadi kepala sekolah. Bukti-bukti internasional terkait PPKS turut memperkaya wawasan atas indikator-indikator program yang berhasil.

Program-program tersebut dianggap memiliki tujuan yang eksplisit, hubungan yang koheren antara konten dengan tujuan, muatan teori dan praktik yang seimbang, kriteria penerimaan yang layak, fokus terhadap penilaian yang berkelanjutan dan dievaluasi secara rutin, termasuk membuka masukan dari peserta, pelatih dan pembuat kebijakan.

PPKS di Indonesia ditawarkan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dan terdiri dari tiga tahap pembelajaran: pembelajaran tatap muka dalam masa jabatan selama 70 jam, belajar sambil praktik selama 200 jam dalam kurun waktu tiga bulan (yang mensyaratkan peserta untuk melakukan proyek riset berbasis sekolah) dan pembelajaran tatap muka yang ditambah evaluasi (assessment) dalam masa jabatan selama 30 jam.

Para guru yang berhasil menyelesaikan pembelajaran profesional tersebut kemudian diberi Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Pada tahun 2014, ACDP merampungkan evaluasi atas PPKS berdasarkan asumsi bahwa mutu dan kompetensi kepala sekolah di masa mendatang tergantung pada efektivitas PPKS.

Studi ini berupaya mengukur efektivitas, relevansi, efisiensi dan dampak PPKS nasional guna mengidentifikasi hal-hal seperti dalam konteks apa program PPKS tersebut berhasil dan apa yang menyebabkan keberhasilan tersebut?

Secara keseluruhan, hasil evaluasi mengungkapkan, bahwa PPKS dianggap sangat efektif dan relevan bagi peserta yang telah mengikuti program tersebut. PPKS dianggap mampu meningkatkan kompetensi para kepala sekolah, selain itu mutu dan relevansi pelatihan yang diberikan dianggap sangat memadai.

 Meskipun demikian, derajat keterlibatan politik dan birokrasi dalam mengidentifikasi pendaftar PPKS dan dalam pengangkatan kepala sekolah dianggap bermasalah.

Di sisi lain, banyak dari responden evaluasi mengakui bahwa LPPKS masih dapat mengkaji dan memperkuat modul pelatihan terkait keterampilan pedagogi, pembelajaran aktif dan penggunaan TIK termasuk pendidikan administrasi.

Menurut Yaya Kardiawarman, Manager of Education Quality Program yang fokus pada pengembangan profesional kepala sekolah dan pengawas sekolah (didukung oleh pemerintah Australia), perlu sebuah pergeseran paradigma atas peran PPKS di Indonesia dari yang menekankan “belajar untuk mengetahui” ke arah “belajar untuk melakukan.”

Editor : Marcel Rombe Baan