• News

  • Megapolitan

Hari Pertama Operasi Rotator dan Sirene, Puluhan Pengendara Ditilang

Polisi tilang pengguna rotator
poskota
Polisi tilang pengguna rotator

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ditlantas Polda Metro Jaya bersama instansi terkait menindak puluhan pengendara dalam Operasi penggunaan lampu isyarat atau rotator dan sirene tanpa hak di hari pertama pada Rabu (11/10/2017).

Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Bin Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto mengatakan, kegiatan tersebut ditujukan terhadap pengendara yang menggunakan rotator dan sirene tanpa hak di jalan raya.

"Di hari pertama operasi ada 31 pengendaraan yang ditindak karena menggunakan lampu rotator dan sirene tanpa hak," kata Budiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/10/2017).

Dari 31 pengendara yang ditindak, polisi menyita barang bukti berupa 14 SIM dan 17 STNK.

Ia menambahkan, operasi ini akan berlangsung dari 11 Oktober hingga 11 November 2017.

Budiyanto juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 59 Ayat 2, lampu isyarat warna merah atau biru berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama. Sementara lampu isyarat warna kuning sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.

Berikut ketentuan penggunaan lampu isyarat dan sirene;
a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Ranmor petugas Kepolisian Negara RI.
b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan , Wal TNI, pemadam kebakaran , ambulance , palang merah, rescue dan jenazah.
c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk patroli jalan tol, was sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus.

Kendaraan bermotor yg dipasang lampu isyarat ( rotator)  atau sirene tanpa hak, melanggar Pasal 287 ayat 4 juncto Pasal 59 dan Pasal 106 ayat 4 huruf f, atau Pasal 134 dan terancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Wulandari Saptono