• News

  • Megapolitan

Dua Hal Ini yang Harus Diperhatikan Anies-Sandi Sebagai Pemimpin Baru Jakarta

Anies dan Sandi dilantik
poskota
Anies dan Sandi dilantik

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pelantikan Anies Baswedan - Sandiaga Uno sebagai pemimpin DKI Jakarta (2017-2022) merupakan momentum bagi keduanya untuk melaksanakan janji kampanye dalam pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 silam.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, selain memenuhi janji kampanye ada persoalan lain yang harus ditangani Anies-Sandi, yaitu persoalan warisan Ahok-Djarot.

"Janji sedarhana, harus dirumuskan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perlu persetujuan untuk menjadi RPJMD," kata Amir Hamzah, Selasa (17/10/2017).

Menurutnya, dari 23 janji-janji kampanye, Anies-Sandi harus membagi, dan memilahnya mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Terlebih dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintah dibagi tiga, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan publik, kemudian urusan yang wajib tapi tidak berkaiatan dengan pelayan publik dan urusan pilihan.

Sementara persoalan ke dua yang merupakan warisan gubernur sebelumnya, Amir meminta kepada Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Sandi untuk membedakannya.

"Dalam warisan tersebut, yang dianggap memenuhi aturan harus diteruskan, sedangkan yang tak sesuai aturan harus diluruskan," ujar Amir.

Oleh karena itu banyak masalah peninggalan Ahok-Djarot yang barang kali tak sesuai aturan, maka untuk menindaklanjuti Pemprov DKI harus meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

Termasuk langkah gubernur sebelumnya yang melakukan perjanjian dengan Pemprov Banten, dan Pemkab Serang yang menyangkut transportasi dan energi.

Dirinya juga menyatakan adanya kejanggalan dalam peresmian Mal Pelayanan Publik yang dilakukan baru-baru ini. Menurutnya, ternyata gedung tersebut dibangun dengan biaya kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan bukan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Dari rencana bangunannya, bangunan tersebut seharusnya dibangun dengan 14 lantai tapi dalam realisasi hanya 12 lantai. Kemudian gedung tersebut ditenggarai disewakan kepada pihak lain (swasta)," tegasnya.

Permasalahan-permasalahan inilah, menurut Amir yang harus segera diselesaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang baru, dengan menggandeng BPK dan pihak yang berwenang lainnya.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Wulandari Saptono

Apa Reaksi Anda?