• News

  • Megapolitan

Penetapan NJOP Reklamasi Dinilai Sudah Sesuai Aturan

Reklamasi Teluk Jakarta
riset
Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Santoso menegaskan bahwa dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pulau Reklamasi pantai utara Jakarta, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) telah berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Jakarta, dan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014, yang menjelaskan perizinan prasarana reklamasi di Teluk Jakarta yang mengacu pada Perpres Tahun 2012, serta KKP berwenang mengurus reklamasi.

Ia menambahkan, penilaian NJOP melalui Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 16 tHun 2011 tentang PAP2.

"Jadi dalam penetapan NJOP Pulau Reklamasi, BPRD telah berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berlaku. BPRD juga menggunakan KJPP yang independen," ujar Santoso dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/11/2017).

Santoso menerangkan, keputusan BPRD menetapkan NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter melalui hasil penilaian KJPP yang proporsional dan independen, serta sudah melalui beberapa pertimbangan yakni dari sisi legalitas dan segi manfaat.

"Kita sudah pernah undang KJPP, kita tanyakan kenapa bisa sampai nilainya cuma Rp3,1 juta per meter sementara daerah di sekitarnya sudah bisa sampai di atas Rp15 juta. Mereka menjelaskan karena pada saat melakukan penilaian tanah masih hamparan tanah dan belum ada infrastruktur, dan ada papan pengumuman di situ bahwa di tanah itu atau di pulau itu tidak boleh ada pembangunan. Jadi KJPP dalam menghitung (NJOP Pulau Reklamasi) tidak melihat bahwa tanah itu berfungsi atau bermanfaat untuk pembangunan karena ada larangan,” terang Santoso.

Namun, setelah moratorium pulau reklamasi dicabut maka akan dilakukan penilaian kembali.  Santoso meyakini bahwa nilai NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter tersebut belum final. Pasalnya, BPRD akan meminta second opinion untuk melakukan penghitungan ulang, dan dalam surat keputusan NJOP oleh BPRD terdapat klausul, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

"BPRD telah meminta second opinion ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk menilai ulang penghitungan dalam kondisi moratorium sudah dicabut yang akan dilakukan awal tahun depan setelah APBDnya sudah ditetapkan,” tuturnya.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Wulandari Saptono