• News

  • Megapolitan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Terus Berjalan

Reklamasi Teluk Jakarta
Istimewa
Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan dari penyidikan kasus dugaan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kasus tersebut masih tetap berjalan.

Kasubdit Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, AKBP Sutarmo mengatakan, proses penyidikan masih proses dan akan terus berjalan.

"Kemarin ada yang dipanggil dan diperiksa (terkait kasus reklamasi-red), Kepala UPPRD (Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Penjaringan," ujar Sutarmo di Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Saat ditanya, Kepala UPPRD Penjaringan dicecar berapa pertanyaan oleh penyidik, dia enggan menjelaskannya, dengan alasan itu merupakan materi penyidikan.

"Nanti sajalah, nggak sampai ratusan (pertanyaan-red), materi penyidikan nggak saya berikan, nanti kalau gelar perkara, sekarang kalau diungkap nanti nguap semua itu barang, proses ini panjang, kita penelitian dokumen, regulasi, penggunaannya, apa digunakan benar apa tidak, pengumpulan dokumen pendukung, kan masih konfirmasi, kecocokan data dan keterangan," tuturnya.

Menurutnya, semua pihak yang terkait dengan proyek reklamasi tersebut akan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Ia menyampaikan, untuk saat ini, masih tahap awal, karena masih pemeriksaan saksi-saksi.

"Ini tahapannya masih panjang," tambah Sutarmo.

Untuk diketahui, saat ini polisi sedang melakukan penyidikan soal adanya dugaan korupsi dalam proyek reklamasi pulau reklamasi C dan D terkait penetapan NJOP. Karena NJOP kedua pulau tersebut hanya ditetapkan oleh BPRD DKI Jakarta sebesar Rp3,1 juta per meter. Padahal, NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp25 juta hingga Rp30 juta.

Penentuan nilai NJOP pertama senilai Rp3,1 juta tersebut ditetapkan berdasarkan penilaian independen yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Setelah penentuan NJOP pertama, NJOP tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan BPRD Jakarta karena sudah terbentuk harga pasar.

Reporter : Toar Sandy Purukan
Editor : Wulandari Saptono