• News

  • Megapolitan

Minta BPN Batalkan HGB Pulau Reklamasi, Anies-Sandi Siap Hadapi Konsekuensi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
NNC/Anhar Rizki Affandi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

JAKARTA, NNC - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirim surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meminta membatalkan atau tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G.

Permintaan ini disampaikan lewat surat nomor 2373/-1.794.2 yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 29 Desember 2017 lalu, dan telah dikirim ke Kepala BPN Sofyan Djalil.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, atas permintaan pembatalan HGB tiga pulau reklamasi ini, pihaknya siap menjalankan segala konsekuensi yang ada.

"Kami siap dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat, dan oleh karena itu kami yakin untuk menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Salah satu konsekuensinya adalah mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp483 miliar.

"Alhamdulilah, kami kemarin sudah bersurat dan berproses berapapun yang menjadi konsekuensi itu tentunya kami siap hadapi," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Anies juga mengatakan kesiapan Pemprov DKI  menerima seluruh konsekuensi dari permintaan pembatalan HGB tiga pulau reklamasi tersebut. "Semua konsekuensinya kalau nanti sudah dibatalkan prosesnya, kami akan lakukan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Untuk diketahui, dalam surat yang dikirim Anies ke BPN menyatakan, sehubungan dengan penarikan dua raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI telah menarik surat-surat yang dapat melegalkan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau tersebut.

"Pemprov DKI menarik seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta," demikian kutipan salah satu poin dalam surat Anies.

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta kepada BPN agar tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala HGB untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Alasan Gubernur Anies meminta dibatalkan, karena Pemprov DKI sedang melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan juga pelaksanaan reklamasi. Kajian itu perlu dilakukan karena ada berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat terkait reklamasi.

"Sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi," jelas Anies dalam suratnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro