• News

  • Megapolitan

Kirim Surat ke BPN, Sandi: Sesuai Janji Kami Hentikan Reklamasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
NNC/Adiel Manafe
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

JAKARTA, NNC - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan- Sandiaga Uno ingin menepati janji mereka saat kampanye Pilkada DKI, yakni menghentikan proyek reklamasi.

Salah satu langkah yang ditempuh Anies-Sandi untuk mewujudkan janjinya tersebut, adalah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G.

Terkait permintaan itu, Sandi mengaku siap menjalankan segala konsekuensinya, termasuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai sekitar Rp483 miliar.

"Alhamdulilah kami kemarin sudah bersurat dan berproses berapapun yang menajdi konsekuensi itu tentunya kami siap hadapi. Kami siap dan kami memiliki argumentasi hukum yang kuat dan oleh karena itu kami yakin menjalankan proses ini dengan langkah-langkah selanjutnya," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/1/2018).

"Kita tentu akan patuh dengan hukum, sudah dipastikan bahwa prosesnya sesuai dengan janji kami, adalah kami hentikan reklamasi dan konsekuensinya hukum akan tentu kami tata dan kami siapkan segala langkah-langkah agar apa yang kami lakukan ini tentu dalam koridor hukum," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, permintaan penghentian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G ini disampaikan lewat surat nomor 2373/-1.794.2 yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada (29/12/2017) lalu, dan surat itu telah dikirim ke Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dalam surat itu yang dikirim Anies menyatakan, sehubungan dengan penarikan dua raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI telah menarik surat-surat yang dapat melegalkan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau tersebut.

"Pemprov DKI menarik seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta," demikian kutipan salah satu poin dalam surat Anies.

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta kepada BPN agar tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala HGB untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Alasan Gubernur Anies meminta pembatalan tersebut, karena Pemprov DKI tengah melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan juga pelaksanaan reklamasi. Kajian itu perlu dilakukan karena ada berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat terkait reklamasi.

"Sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi," jelas Anies dalam suratnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro