• News

  • Megapolitan

Tolak Permintaan Anies soal Reklamasi, BPN Persilahkan Tempuh Jalur Hukum

Ilustrasi reklamasi Teluk Jakarta.
Reklamasi Pantura
Ilustrasi reklamasi Teluk Jakarta.

JAKARTA, NNC - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan atau tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G, ditolak oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).

"Bahwa penerbitan Hak Guna HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

"Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah azas presumptio justae causa (setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum, sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum). Penerbitan KGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya," tegasnya.

Menurut Sofian, korespondensi yang dikirim Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam pandangan BPN tidak bersifat nonretroaktif (apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak) dan hanya berlaku ke depan. Karena apabila azas nonretroaktif diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ditambahkannya, terhadap HGB yang telah diterbitkan di atas HPL No. 45/Kamal Muara, perbuatan hukum dalam rangka peralihan hak dan pembebanan atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat derivatif harus mendapatkan persetujuan dari pemegang HPL, dalam hal ini Pemerintah Pravinsi DKI Jakarta.

Karenanya, lanjut Sofian, jika Pemprov DKI tidak sependapat dengan Kementerian ATR/BPN, maka pihaknya mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN, dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau Perdata)," pungkasnya.

"Dan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewzjde), kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Sofian.

Lebih jauh Sofian mengungkapkan, terhadap Pulau C telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) pada tanggal 18 Agustus 2017 dengan Na. 46/Kamal Muara seluas 1.093.580 m2 tercatat atas nama Pemda DKI Jakarta, sedangkan terhadap Pulau G kami belum melakukan kegiatan administrasi pertanahan apapun (baik penerbitan HPL maupun HGBJ sebelum ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi DKI.

Sebelumnya diberitakan, permintaan penghentian sertifikat HGB tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G ini disampaikan lewat surat nomor 2373/-1.794.2 yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada (29/12/2017) lalu, dan surat itu telah dikirim ke Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Dalam surat itu yang dikirim Anies menyatakan, sehubungan dengan penarikan dua raperda tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pemprov DKI telah menarik surat-surat yang dapat melegalkan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau tersebut.

"Pemprov DKI menarik seluruh surat-surat terkait dengan dan/atau berdampak pada penerbitan HGB kepada pihak ketiga atas seluruh pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta," demikian kutipan salah satu poin dalam surat Anies.

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta kepada BPN agar tidak menerbitkan dan/atau membatalkan segala HGB untuk Pihak Ketiga atas pulau hasil reklamasi antara lain Pulau C, Pulau D, dan Pulau G.

Alasan Gubernur Anies meminta pembatalan tersebut, karena Pemprov DKI sedang melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan juga pelaksanaan reklamasi. Kajian itu perlu dilakukan karena ada berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat terkait reklamasi.

"Sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi," jelas Anies dalam suratnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro