• News

  • Megapolitan

Permintaannya Ditolak BPN, Anies: Jaga Adab dalam Jalankan Pemerintahan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
NNC/Adiel Manafe
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, NNC - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi penolakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) atas permintaannya untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menunggu surat resmi dari Kementerian ATR/BPN terkait alasan penolakan itu. "Saya tunggu suratnya dulu," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Pada kesempatan itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengkritisi sikap Kementerian ATR/BPN yang menggelar konferensi pers menanggapi permintaannya, dan bukan mengirim surat kepada Pemprov DKI.

"Saya ingin sampaikan, tertib. Kami kirim surat ke BPN, kami nggak konpers. Ini adalah proses administratif. Kami mendengar BPN konferensi pers, tapi malah belum ada surat (balasannya). Kita ingin jaga adab dalam menjalankan pemerintahan,"  kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (10/1/2018) malam.

Sebelumnya, permintaan penghentian sertifikat HGB tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G ini disampaikan lewat surat nomor 2373/-1.794.2 yang diteken oleh Anies Baswedan pada (29/12/2017) lalu, dan surat itu telah dikirim ke Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Namun permintaan Anies ditolak oleh Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, disampaikan Sofyan Djalil, penertiban HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) tiga pulau hasil reklamasi itu, telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. "Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum," tegas Sofyan saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Sofian menambahkan, korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya sudah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB.

"HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya, jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan," paparnya.

Karena itu, jika Pemprov DKI tidak sependapat dengan Kementerian ATR/BPN, lanjut Sofyan, pihaknya mempersilahkan pihak Pemprov DKI untuk menempuh jalur hukum.

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN, dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau Perdata)," pungkasnya.

"Dan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewzjde), kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Sofian.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro