• News

  • Megapolitan

Ini Reaksi Anies Setelah Terima Surat Penolakan BPN terkait HGB Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
NNC/Adiel Manafe
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

JAKARTA, NNC - Penolakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas permintaan pembatalan dan penundaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau-pulau hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah disampaikan lewat surat resmi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menerima surat tersebut dan kini sedang dipelajari. "Sudah, tadi malam surat resmi kami terima. Malam kami pelajari, dan pagi ini juga kami pelajari," kata Anies di Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

Anies mengatakan, meski BPN menolak, namun pihaknya tetap memiliki alasan untuk bisa membatalkan sertifikat HGB pulau-pulau hasil reklamasi. "Banyak item-itemnya yang menurut pandangan kami, kita memiliki argumen bahwa kalau ada cacat administrasi, sebenarnya itu bisa dibatalkan," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sementara terkait usulan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar Pemprov DKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ingin membatalkan sertifikat tersebut, Anies menyebut semua cara bisa ditempuh untuk melakukan pembatalan HGB itu.

"Sebenarnya ada Peraturan Menteri yang membolehkan (pembatalan sertifikat HGB). Jadi itu bisa dipakai. Kalau itu bisa dipakai, kenapa lewat PTUN? Memang sah-sah saja semua bisa lewat PTUN semua urusan bisa," jelas Anies.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI meminta membatalkan dan menunda sertifikat HGB tiga pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, dan G. Permintaan ini disampaikan lewat surat nomor 2373/-1.794.2 yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 29 Desember 2017 lalu, dan surat itu telah dikirim ke Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Namun permintaan Anies ditolak oleh Kementerian ATR/BPN. Pasalnya, disampaikan Sofyan Djalil, penertiban HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) tiga pulau hasil reklamasi itu, telah sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. "Karena itu, (HGB) tak bisa dibatalkan. Sebab, kalau dibatalkan, ini akan menciptakan ketidakpastian hukum," tegas Sofyan saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Sofyan menjelaskan, korespondensi yang dikirim Anies kepada BPN tidak bisa retroaktif. Sebab, kata dia, surat-surat sebelumnya sudah digunakan sebagai dasar pengeluaran HGB.

"HGB dikeluarkan berdasarkan surat-surat yang telah dikirimkan gubernur sebelumnya, jadi gubernur sekarang tak bisa membatalkan yang lama karena itu sudah digunakan," paparnya.

Karena itu, jika Pemprov DKI tidak sependapat dengan Kementerian ATR/BPN, lanjut Sofyan, pihaknya mempersilahkan pihak Pemprov DKI untuk menempuh jalur hukum.

"Apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sependapat dengan pandangan Kementerian ATR/BPN, dan akan membatalkan HGB di atas HPL No. 45/Kamal Muara, disarankan untuk menempuh upaya hukum melalui lembaga peradilan (Tata Usaha Negara dan/atau Perdata)," pungkasnya.

"Dan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewzjde), kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Sofian.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro