• News

  • Megapolitan

Kasus Lahan di Cengkareng Akan Dibawa ke Ranah Hukum

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Netralnews/Adiel Manafe)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Netralnews/Adiel Manafe)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan membawa kasus pembelian lahan di Cengkareng oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda ke ranah hukum. Lahan tersebut sebelumnya sudah dimiliki oleh Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahan Pangan (KPKP) DKI Jakarta.

"Kan kita sudah menang, sudah kita kuasai, makanya kita nggak tahu, bawa pengadilan saja deh. Udah kesel saya, beli tanah yang bener susah bener belinya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Untuk menyelesaikan kasus ini, menurut Ahok, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memanggil notaris yang menangani pembelian lahan di Cengkareng.

Ahok juga mengakui, permasalahan pembelian lahan di DKI tidak hanya bermuara pada lokasi, namun pembayaran untuk notaris yang dinilai terlalu mahal.

"Memang, notaris nggak bisa dilelang. Ini saya mau panggil notaris, BPN, kita selesaikan. Soal balik nama ada oknum-oknum juga gitu," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil laporan yang diterimanya, lahan tersebut posisinya digugat. Oleh sebab itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan agar uang pembelian bisa dikembalikan.

"Betul, tapi posisinya digugat. Kalau kayak begitu biasanya kita akan beratkan kepada jaksa untuk menagih. Kerugian begitu," kata Ahok.

Ahok juga meminta, kasus ini bisa menjerat pelaku penipuan dan oknum yang diduga melakukan pemalsuan dokumen. Karena ada dugaan, pihak ketiga juga memberikan uang kepada sejumalah pejabat berwenang.

"Orang yang main kan nggak boleh dilepasin, harus dipenjara. Kalau sudah terima duit, harus dipidana," tegasnya.

Editor : Y.C Kurniantoro